Faktaindonesianews.com, Jakarta – Wacana besar Presiden Prabowo Subianto terkait konversi massal sepeda motor berbahan bakar bensin ke listrik menuai beragam tanggapan dari pelaku industri. Salah satunya datang dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif, namun tetap memerlukan pendekatan yang fleksibel dalam implementasinya.
Sekretaris Jenderal Aismoli, Hanggoro Ananta, menyampaikan bahwa arah kebijakan menuju elektrifikasi kendaraan memang penting dalam menghadapi tantangan energi nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa konversi motor bensin bukan satu-satunya solusi.
“Jika strategi difokuskan pada konversi, tentu sah saja. Tapi masyarakat juga harus diberi pilihan, apakah ingin mengonversi motor lama atau membeli motor listrik baru. Pada akhirnya, tujuan kita sama yaitu efisiensi energi,” ujar Hanggoro dalam keterangannya, Kamis (26/3).
Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kebebasan pilihan masyarakat. Dengan adanya berbagai opsi, adopsi kendaraan listrik diyakini akan berjalan lebih cepat dan merata di berbagai lapisan masyarakat.
Lebih jauh, Hanggoro menegaskan bahwa kunci utama dari percepatan transisi energi bukan hanya terletak pada kebijakan semata, melainkan pada sinergi antar pemangku kepentingan. Ia berharap pemerintah, pelaku industri, hingga lembaga terkait dapat bergerak bersama dalam satu arah yang sama.
“Kuncinya semua pemangku kebijakan dan kepentingan harus bersatu, bahu-membahu. Kami berharap satgas percepatan transisi energi di bawah Kementerian ESDM bisa mengorkestrasi langkah ini secara menyeluruh,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana ambisius pemerintah untuk mengonversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik. Tidak hanya sepeda motor, program ini juga mencakup mobil, truk, hingga alat berat seperti traktor.
“Whole plan is semua motor kita akan konversi ke motor listrik. Semua mobil, truk, traktor harus tenaga listrik,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) nantinya akan menjadi pilihan terbatas bagi kalangan tertentu yang mampu membayar harga tinggi di pasar global.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia.
