”Ini berarti tata kelola penegakan hukum di Indonesia ini sedang hancur-hancurnya kalau melihat situasi seperti itu. Karena antaraktor penegakan hukum ini kan tidak sinkron,” ucapnya.
Menurut Nicky lagi, di libatkannya polisi militer untuk mengawal Jampidsus Kejagung bisa berujung runyam karena yurisdiksi yang berbeda.
Karena Polisi Militer seharusnya di libatkan untuk penegakan hukum pidana militer atau kedisiplinan militer.
Adapun, karena kejaksaan berada dalam yurisdiksi penegakan hukum sipil, seharusnya mereka di kawal oleh kepolisian.
”Kalau di biarkan bisa merunyam di kemudian hari. Karena yurisdiksi polisi militer ada di korps kehakiman militer atau oditur militer,” katanya.
“Kalau kemudian polisi militer ini berhadap-hadapan dengan kepolisian bisa rancu dan berbahaya,” tambahnya.
Saling Sikut Antar Dua Penegak Hukum.
Terpisah, Sugeng Teguh Santoso yang merupakan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Beliau mengatakan, insiden tersebut menunjukkan adanya saling sikut antar dua penegak hukum tersebut dalam suatu tugas.
