Anggota DPR Kerap Nombok Saat Reses, Dasco: Kadang Harus Pakai Uang Pribadi

Anggota DPR Kerap Nombok Saat Reses, Dasco: Kadang Harus Pakai Uang Pribadi

Jakarta, Faktaindonesianews.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap fakta menarik tentang kegiatan reses para anggota dewan di daerah pemilihan (dapil). Ia menyebut, tak jarang anggota DPR harus mengeluarkan uang pribadi alias nombok saat menjalankan tugas menyerap aspirasi masyarakat di dapil masing-masing.

Menurut Dasco, masa reses merupakan waktu bagi para anggota DPR untuk turun langsung ke dapil, menyerap aspirasi warga, serta melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial (baksos). Namun di lapangan, kegiatan tersebut sering kali membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan anggaran resmi yang diterima.

Bacaan Lainnya

“Kadang anggota DPR ini bisa juga nombok. Misalnya, diminta masyarakat membangun fasilitas umum atau kasih uang saku buat tim sukses yang bantu di daerah,” kata Dasco saat dihubungi, Senin (13/10/2025).

Permintaan Warga dan Biaya Tambahan

Dasco menjelaskan, saat berkunjung ke dapil, banyak aspirasi dan permintaan dari masyarakat yang tidak tercantum dalam anggaran resmi. Mulai dari pembangunan fasilitas umum hingga kegiatan sosial yang sifatnya mendadak.

Selain itu, para anggota DPR juga memiliki tim sukses di daerah yang sering membantu mengoordinasikan kegiatan. Sayangnya, para relawan tersebut tidak digaji tetap, sehingga anggota dewan kerap memberikan uang saku sebagai bentuk apresiasi.

“Tim sukses itu kan enggak digaji, tapi mereka bantu koordinasi di lapangan. Jadi kadang anggota dewan juga harus keluar uang tambahan,” ujar Dasco.

Dana Reses Naik Jadi Rp702 Juta

Saat ini, total ada 84 dapil di seluruh Indonesia dengan 580 anggota DPR yang aktif. Setiap anggota DPR menerima dana reses antara 4–5 kali dalam setahun. Berdasarkan data per Mei 2025, DPR telah menaikkan alokasi dana reses menjadi Rp702 juta per anggota, naik dari sebelumnya Rp400 juta.

Dasco menjelaskan, kenaikan itu disebabkan adanya penambahan titik kunjungan dan kegiatan reses, serta penyesuaian indeks biaya daerah.

“Ada perubahan kenaikan indeks dan jumlah titik reses, makanya naik jadi Rp702 juta,” jelasnya.

DPR Siapkan Aplikasi Transparansi Reses

Sebagai upaya meningkatkan transparansi, Dasco mengungkap DPR sedang menyiapkan aplikasi publik khusus untuk memantau kegiatan reses anggota dewan. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat laporan kegiatan setiap anggota DPR di dapil mereka, termasuk dokumentasi pertemuan dan program yang dijalankan.

“Saya lagi kebut rapat supaya aplikasi itu bisa segera diunggah. Nantinya masyarakat bisa buka, misalnya ketik nama anggota DPR, langsung terlihat kegiatan resesnya,” ujarnya.

Dasco menambahkan, aplikasi tersebut juga akan terkoneksi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar setiap kegiatan anggota DPR dapat terpantau dan dievaluasi secara langsung.

Pos terkait