Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemda yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegerasi sama sekali.
“Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop,” tegas Kepala Negara.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita,” tambahnya.
Jokowi pun ingin GovTech yang diluncurkan hari ini terus menguat, dimana dalam satu portal terdapat layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.
