Jakarta, Faktaindonesianews.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat telah menyalurkan 90,4 persen dari total dana penempatan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah yang mencapai Rp 55 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya BRI dalam memperkuat pembiayaan sektor riil, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
“Kita sudah realisasi 90,4 persen. Ya hampir selesai,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi usai menghadiri investor meeting di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).
Hery menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait kemungkinan adanya tambahan dana SAL dari pemerintah. “Nanti akan dikasih kalau ada alokasinya,” tambahnya.
Menurutnya, dana SAL tersebut sangat berperan dalam mendorong pembiayaan di sektor produktif, terutama bagi nasabah UMKM di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri kecil.
Ia memperkirakan bahwa dana SAL akan habis terserap sepenuhnya pada akhir Oktober 2025 seiring dengan meningkatnya permintaan kredit.
“Permintaan kredit dari sektor UMKM, baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), saat ini mencapai antara Rp 1,2 triliun hingga Rp 1,5 triliun per hari,” ungkap Hery.
Selain fokus pada pembiayaan UMKM, BRI juga menyalurkan dana untuk segmen corporate dan commercial, terutama pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita juga punya segmen lain, seperti corporate dan commercial, tapi tetap yang berhubungan dengan sektor riil,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik kembali SAL senilai Rp 70 triliun dari Bank Indonesia (BI).
Dengan demikian, total dana yang telah ditarik dari BI mencapai Rp 270 triliun. Dana ini sebelumnya ditempatkan di beberapa bank pelat merah untuk mempercepat penyaluran kredit produktif.
Dari jumlah tersebut, BRI, Bank Mandiri, dan BNI masing-masing mendapatkan Rp 55 triliun, sementara BTN memperoleh Rp 20 triliun dan BSI menerima Rp 15 triliun.
Purbaya menambahkan, dana tambahan Rp 70 triliun yang baru ditarik akan disalurkan ke bank pembangunan daerah (BPD) guna memperluas jangkauan pembiayaan di tingkat lokal.