Selain itu, ia juga menegaskan bahwa peluncuran Indikator IPKD dan MCP 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat daerah. Dengan adanya langkah ini, setiap kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Peluncuran Indikator IPKD dan MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, untuk terus berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbebas dari praktik korupsi,” tandasnya.
Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di tingkat daerah menjadi harapan bagi masyarakat agar pelayanan publik semakin baik dan kesejahteraan dapat meningkat. Dengan adanya penguatan indikator pencegahan korupsi ini, diharapkan setiap daerah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.
