“Kita tidak bisa hanya berhenti pada seremonial seperti yang di sampaikan Pak Sekda. Kita harus memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan di Jawa Barat tidak hanya lebih cepat dan mudah. Tetapi juga benar-benar bebas dari pungutan liar karena semua layanan ini adalah hak warga dan harus gratis,” tegas Teguh.
Lebih jauh, Teguh menggarisbawahi pentingnya data kependudukan dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, termasuk keamanan dan pelayanan publik.
Ia mendorong seluruh OPD di Jabar untuk memanfaatkan data kependudukan secara maksimal dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif.
Menurutnya, data kependudukan bisa di gunakan semua hal baik untuk. Pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, ruang demokrasi, bidang hukum, juga pencegahan kriminal.
