Tasikmalaya, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya, Jawa Barat, menghentikan sementara operasional empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai munculnya dugaan kasus keracunan siswa di beberapa kecamatan. Penutupan dilakukan pada Kamis (23/10/2025) sebagai langkah antisipatif untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Aljubi, membenarkan bahwa dapur SPPG di Kecamatan Cikalong, Cipatujah, Manonjaya, dan Singaparna untuk sementara tidak beroperasi. “Iya, berdasarkan data yang masuk, ada empat dapur SPPG yang masih tutup sementara usai temuan dugaan keracunan,” ujarnya.
Menurut Asep, pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional dapur dan keamanan pangan yang digunakan dalam program MBG. Ia menegaskan, kasus yang terjadi tidak sepenuhnya disebabkan oleh bahan makanan, melainkan juga bisa karena faktor lingkungan dan kebersihan peralatan dapur.
“Saya mendapat laporan bahwa penyebab keracunan tidak hanya dari makanan atau bahan baku, tapi juga dari cara memasak serta kondisi lingkungan dan perangkat yang digunakan para petugas SPPG,” jelasnya.
Evaluasi Ketat dan Penunjukan SPPI Sebagai Penanggung Jawab Kecamatan
Asep menambahkan, Pemkab Tasikmalaya kini memperkuat pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat kecamatan agar tetap sesuai dengan tujuan utama program.
“Ini program nasional yang diamanatkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mulia yaitu memberikan makanan bergizi dan gratis bagi masyarakat. Maka pelaksanaannya harus benar-benar terkontrol,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh pihak yang terlibat—mulai dari SPPI, petugas SPPG, hingga ahli gizi—agar memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas dan keamanan makanan. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang karena bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan anak-anak.
“Seluruh proses harus berjalan higienis, lancar, dan tepat waktu. Tidak boleh menimbulkan kemudaratan berupa keracunan atau keterlambatan distribusi. Keracunan adalah risiko fatal yang harus dihindari,” pungkas Asep.
