BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Cahaya lembut dari lampu ballroom Hotel Papandayan sore itu memantul di wajah para tamu yang duduk berjejer rapi. Di panggung utama, terpampang jelas tulisan besar “Warga Berdaya, Kota Berjaya” — sebuah semboyan baru yang menandai arah pembangunan Kota Bandung ke depan.
Di podium, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berdiri tegak. Suaranya tenang namun tegas saat menyapa hadirin yang terdiri dari para camat, lurah, kepala dinas, hingga perwakilan ketua RW.
“Pemerintah tidak boleh hanya bicara dari balik meja,” ujarnya, membuka sambutan di hadapan ratusan peserta di Hotel Papandayan, Rabu (29/10/2025).
“Kita harus turun langsung, menyapa warga, dan mendengarkan apa yang mereka rasakan.”
Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan panjang. Sebuah pernyataan yang menandai lahirnya Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) Bandung Utama, gerakan baru yang menempatkan warga sebagai pusat pembangunan kota.
Pemerintahan Turun ke Lapangan
Bagi Farhan, Prakarsa Bandung Utama bukan sekadar proyek administrasi. Ia menyebutnya sebagai cara baru memimpin, yakni memindahkan pusat pemerintahan dari gedung Balai Kota ke tengah-tengah warga.
Program Siskamling Siaga Bencana telah berjalan di 28 kelurahan, dan Farhan bertekad berkantor langsung di kelurahan minimal dua jam setiap hari selama masa jabatannya, setara dengan 1.591 RW di Kota Bandung.
“Kalau wali kotanya saja bisa bekerja di lapangan, maka seluruh perangkat daerah juga harus berani hadir di wilayah,” tegasnya.
Langkah ini menjadi simbol bahwa kebijakan publik tak lagi lahir dari ruang rapat tertutup, tetapi dari percakapan nyata di gang-gang sempit, pos ronda, dan aula RW — tempat warga hidup, bekerja, dan berbagi harapan.
Kebijakan Berbasis Data dan Kolaborasi
Prakarsa Bandung Utama diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025, yang mengubah cara Kota Bandung menata wilayahnya.
Setiap program dirancang berdasarkan data dalam LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga) — platform digital yang memuat profil kewilayahan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dengan LACI RW, Pemkot Bandung dapat memetakan demografi, kondisi sosial-ekonomi, infrastruktur, hingga potensi wilayah secara akurat.
Program ini berdiri di atas dua pilar utama:
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana — fokus pada revitalisasi lingkungan dan infrastruktur dasar.
-
Pemberdayaan Masyarakat — meliputi bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, lingkungan hidup, keamanan, dan kesiapsiagaan bencana.
Warga Menentukan Prioritas Sendiri
Melalui Rembug Warga, setiap RW kini memiliki ruang musyawarah untuk menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta per RW per tahun, agar warga bisa memilih kebutuhan yang paling mendesak.
“Tidak semua wilayah butuh hal yang sama,” ujar Farhan.
“Ada RW yang perlu posyandu, ada yang butuh jalan lingkungan, ada juga yang butuh pelatihan usaha. Semua harus lahir dari warga.”
Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Bira Gumbira, Prakarsa Bandung Utama merupakan hasil kerja lintas perangkat daerah. Mulai dari Bapperida, Inspektorat, BKD, hingga Bagian Hukum, semuanya bahu-membahu selama berbulan-bulan untuk menyusun dokumen teknis, kamus usulan, dan panduan pelaksanaan.
“Program ini lahir dari kolaborasi nyata, bukan hanya jargon,” tutur Bira. “Harapan kami sederhana — agar warga merasa dekat dengan pemerintahnya, dan percaya bahwa suara mereka benar-benar berharga.”
