BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan penjelasan resmi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (30/10/2025).
Farhan menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, yang merupakan bagian dari RPJMD Kota Bandung 2025–2029.
“Rancangan APBD 2026 disusun dengan tetap berlandaskan RKPD, namun kami menghadapi penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp658,49 miliar. Kondisi ini kami antisipasi dengan melakukan penyesuaian rencana belanja serta optimalisasi penggunaan Silpa,” ujar Farhan di hadapan anggota DPRD.
Pendapatan Turun, Pemkot Tetap Fokus ke Program Prioritas
Meski pendapatan daerah mengalami penurunan, Farhan menegaskan Pemkot Bandung tetap menjaga fokus terhadap program-program prioritas. Pemerintah akan melakukan realokasi dan efisiensi belanja agar kegiatan strategis yang menyentuh masyarakat tidak terhambat.
Berdasarkan nota kesepakatan antara Pemkot dan DPRD Kota Bandung pada 20 Oktober 2025, berikut struktur sementara RAPBD 2026:
-
Pendapatan daerah: Rp7,1 triliun, turun Rp658,49 miliar atau 8,79 persen dari rencana sebelumnya Rp7,8 triliun.
-
Belanja daerah: Rp7,4 triliun, turun Rp342,24 miliar atau 4,38 persen.
-
Selisih pendapatan dan belanja: Rp319,24 miliar, ditutup melalui pembiayaan neto dari Silpa sebesar Rp316,24 miliar.
Farhan menyebut, penyesuaian ini bukan hanya langkah efisiensi, tetapi juga bentuk transparansi fiskal sesuai arahan Kementerian Keuangan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menjawab dorongan transparansi dari Menteri Keuangan. Kalau transfer pusat berkurang, maka Silpa harus dimanfaatkan secara optimal. Dana yang ada tidak boleh mengendap, tapi harus kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Bahas Lanjutan dengan DPRD dan Upaya Mencari Dukungan Pusat
Farhan menambahkan, pihaknya akan segera menyiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat lanjutan. Selain itu, Pemkot juga tengah menyiapkan proposal untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, terutama bagi program strategis seperti infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyambut baik paparan tersebut, namun menegaskan perlunya kajian mendalam dari masing-masing fraksi.
“Kita tunggu dulu pandangan umum fraksi. Karena dengan adanya penurunan pendapatan, tentu Pemkot Bandung harus semakin kreatif mencari sumber pembiayaan baru, baik dari pusat maupun kerja sama dengan pihak ketiga,” kata Asep.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal bagi Pemkot Bandung untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Farhan menutup paparannya dengan optimisme bahwa meski menghadapi keterbatasan fiskal, Bandung tetap mampu menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
“Anggaran bukan sekadar angka, tapi cerminan tanggung jawab moral dan sosial pemerintah terhadap warga. Karena itu, setiap rupiah harus berdampak nyata,” ujarnya menegaskan.
