Faktaindonesianews.com, Bandung – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi memasuki tahap awal setelah dilaksanakannya Groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan sekaligus menghadirkan transportasi publik modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.
Peresmian tahap awal proyek ditandai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal di kawasan Bandung Raya yang berlangsung di Terminal Leuwipanjang, Rabu (22/7/2026). Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya.
Pemkot Bandung Siap Dukung Penuh Proyek BRT
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung penuh pembangunan BRT sebagai bagian dari transformasi sistem transportasi perkotaan.
Menurutnya, kehadiran BRT tidak hanya memberikan solusi terhadap kemacetan, tetapi juga membuka peluang investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki tata ruang kota.
Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Kebijakan tersebut dilakukan karena nantinya jalur BRT akan steril dari parkir kendaraan di badan jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan.
Farhan Perjuangkan Tarif BRT Tetap Terjangkau
Farhan mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung telah mendukung skema Public Service Obligation (PSO) sejak perencanaan proyek dimulai pada 2024. Sebagai daerah dengan jumlah pengguna terbesar, Kota Bandung diproyeksikan menjadi penerima manfaat utama layanan BRT.
Ia berharap tarif BRT dapat ditetapkan sekitar Rp7.000 agar semakin banyak masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujarnya.
Menurut Farhan, tarif yang terjangkau akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan massal sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Bandung.
Angkot Tidak Dihapus, Berubah Menjadi Feeder Listrik
Farhan memastikan keberadaan angkutan kota (angkot) tidak akan dihilangkan setelah BRT beroperasi.
Sebaliknya, angkot akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang menghubungkan permukiman dengan koridor utama BRT. Dengan sistem tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses transportasi umum hingga ke kawasan yang tidak dilalui jalur BRT.
Saat ini, Pemkot Bandung bersama sejumlah pihak juga tengah menyusun model bisnis, sistem operasional, hingga simulasi rekayasa lalu lintas yang mencakup kemungkinan perubahan arus kendaraan di beberapa ruas jalan utama.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkap Farhan.
BRT Jadi Tulang Punggung Transportasi Massal Bandung Raya
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.
Namun, dominasi penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak terhadap produktivitas, waktu perjalanan, hingga kualitas lingkungan.
Menurut Dudy, pembangunan BRT Bandung Raya menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi dengan berbagai moda lainnya.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.
Selain groundbreaking, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO guna memastikan layanan angkutan massal dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau.
Dedi Mulyadi: Era Baru Transportasi Publik Bandung Raya Dimulai
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT sebagai awal transformasi besar sistem transportasi publik di kawasan Bandung Raya.
Ia menegaskan bahwa angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan pengumpan berbasis kendaraan listrik agar tetap menjadi bagian penting dalam sistem transportasi yang saling terhubung.
Selain itu, Dedi juga mendorong para sopir angkot memperoleh kesempatan menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang lebih mudah sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga di tengah perubahan sistem transportasi.
Menurutnya, keberhasilan transportasi modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas armada, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan angkutan umum serta dukungan infrastruktur perkotaan.
“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” ujar Dedi.