BANDUNG, Faktaindonesianews – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di Jawa Barat mulai tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, KDM menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pendidikan di Jabar, khususnya dalam pembentukan karakter siswa dan guru. Ia menginginkan adanya perubahan signifikan dalam tata kelola penerimaan siswa dan kualitas pengajaran.
“Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas,” kata KDM, menekankan pentingnya transparansi dalam penerimaan siswa.
Gubernur Dedi mengusulkan bahwa bila daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, maka siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk, dengan dukungan pembiayaan dari Pemprov Jabar, asalkan lokasi sekolah jelas. Hal yang sama juga berlaku untuk penerimaan siswa SD dan SMP, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
KDM juga menekankan perlunya kolaborasi antara semua pihak dalam penataan pendidikan di Jawa Barat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan visi dan misi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
Pendidikan Karakter Bersama TNI/Polri
Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah Jawa Barat, bekerja sama dengan TNI dan Polri. KDM menargetkan program ini dimulai pada 2 Mei 2025, dengan fokus awal di daerah-daerah yang rawan dan dianggap siap. Peserta program ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas bagi siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
“Siswa akan dibina di barak selama enam bulan dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas KDM. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.
Kebijakan Lainnya: Pelarangan Study Tour dan Wisuda
Selain itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga menegaskan beberapa kebijakan lain yang akan diterapkan di sistem pendidikan Jabar, seperti pelarangan study tour, wisuda, dan kegiatan lain yang membebani orang tua. Ia juga mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur.
“Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas kebijakan ini,” ujarnya.
Penghentian Sementara Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan
KDM juga menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum merata dan berpotensi disalahgunakan. Ia mengumumkan penghentian sementara penyaluran hibah untuk yayasan yang belum terverifikasi. Rencana ini sudah didukung oleh DPRD Jabar, dan dihentikan untuk menghindari penyalahgunaan dana yang tidak digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas KDM. Penyaluran dana hibah ke depan akan berbasis pada program pembangunan, bukan berdasarkan kedekatan politik atau aspirasi.
Selain itu, ia membuka kemungkinan untuk penyaluran bantuan hibah bagi pembangunan madrasah dan tsanawiyah, yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota, dengan syarat jumlah siswa yang jelas dan terverifikasi.
Meningkatkan Partisipasi Sekolah hingga Jenjang SMA/MA
Dengan berbagai kebijakan yang telah direncanakan, KDM optimistis bahwa target 100 persen partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA akan tercapai di seluruh wilayah Jawa Barat. Reformasi ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal kesejahteraan guru, pendidikan karakter, dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
