Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan memutuskan relokasi warga terdampak longsor di Kabupaten Bandung Barat. Keputusan itu muncul setelah ia meninjau langsung lokasi bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Sabtu (24/1/2026). Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menilai kawasan tersebut sudah tidak lagi aman untuk ditinggali masyarakat.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, wilayah yang terdampak longsor didominasi oleh kebun sayuran di area perbukitan. Kondisi ini dinilai sangat berisiko karena struktur tanah menjadi labil dan mudah bergerak, terutama saat curah hujan tinggi. Menurut Dedi, aktivitas pertanian sayur yang masif tanpa penguatan tanah justru memperbesar potensi longsor susulan.
“Daerah di sini lebih baik dihutankan saja. Warganya harus direlokasi karena potensi longsor sangat tinggi,” tegas Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM saat berdialog dengan warga dan petugas di lokasi kejadian.
Sebagai langkah darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta warga yang selamat untuk mengontrak rumah sementara selama dua bulan. Untuk meringankan beban masyarakat, Pemprov Jabar memberikan bantuan sebesar Rp10 juta per kepala keluarga. Dana tersebut dapat digunakan untuk biaya sewa rumah sekaligus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama masa transisi.
Tidak hanya itu, perhatian pemerintah juga diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia. Santunan sebesar Rp25 juta per kepala keluarga disiapkan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban bencana alam.
Di sisi lain, KDM menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih memprioritaskan pencarian korban yang diduga tertimbun longsor. Proses pencarian dilakukan secara maksimal oleh tim gabungan, yang melibatkan BPBD Jawa Barat, BPBD Kabupaten Bandung Barat, TNI, Basarnas, serta para relawan. Selain operasi pencarian, pemerintah juga mulai melakukan restorasi lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
Langkah relokasi ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk menyelamatkan warga dari ancaman bencana berulang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menata ulang kawasan rawan longsor dengan pendekatan lingkungan yang lebih berkelanjutan, termasuk pengembalian fungsi hutan di wilayah perbukitan.