Dalam konteks seperti ini, pertanyaan paling penting adalah: apakah negara benar-benar hadir di IMIP, atau hanya hadir di atas kertas?
Jika ribuan pekerja dapat disembunyikan dengan sekejap, berarti negara tidak sedang memimpin; negara sedang mengikuti ritme operasi industri. Dan bila itu dibiarkan, maka kita sedang membangun kawasan strategis yang justru mengikis kewibawaan negara itu sendiri.
IMIP semestinya menjadi wajah kemajuan industri nasional. Namun jika praktik-praktik tertutup terus berlangsung dan pengawasan negara tidak diperkuat, kawasan itu justru akan berubah menjadi simbol antitesis kedaulatan: tempat di mana hukum formal berhenti di gerbang, dan logika bisnis mengambil alih seluruh ruang kendali.
Indonesia membutuhkan investasi. Tapi investasi tidak boleh berdiri di atas hilangnya kedaulatan. Negara tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Dan pertanyaan tentang TKA di IMIP bukan lagi sekadar isu ketenagakerjaan—melainkan cermin seberapa jauh negara rela mundur demi stabilitas narasi ekonomi.
Dalam demokrasi yang sehat, tidak boleh ada zona abu-abu tempat negara kehilangan pengaruh. IMIP harus diawasi dengan terang, bukan beroperasi di balik kabut.
Bila tidak, kita sedang menciptakan “negara kecil dalam negara besar,” dan itu adalah risiko yang terlalu mahal bagi sebuah republik yang sedang berjuang memperkuat diri./djohar
