BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pelayanan publik. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025, tingkat kepuasan warga terhadap layanan Pemkot Bandung mencapai 89,09 poin, meningkat dari angka 88,33 pada tahun sebelumnya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan refleksi nyata dari seberapa besar birokrasi hadir memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Survei ini adalah cermin sejauh mana kinerja birokrasi kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga. Bukan hanya sebagai laporan, tetapi sebagai alat ukur kemajuan pelayanan publik,” ujar Farhan dalam kegiatan Simposium Survei Kepuasan Masyarakat Semester I di Hotel Horison Bandung, Rabu (29/10/2025).
Farhan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, kecamatan, hingga unit pelayanan publik yang terus berupaya menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Angka 89,09 ini bukti kerja keras kita semua dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan profesional,” tegasnya.
Kekuatan dan Tantangan Pelayanan Publik Bandung
Menurut Farhan, hasil survei menunjukkan kompetensi dan perilaku petugas layanan publik menjadi keunggulan utama Pemkot Bandung. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan besar yang masih perlu diperbaiki.
Beberapa tantangan tersebut meliputi:
-
Prosedur layanan yang masih panjang dan berlapis.
-
Kecepatan layanan yang belum konsisten saat beban meningkat.
-
Mekanisme pengaduan masyarakat yang belum sepenuhnya responsif.
-
Isu perkotaan seperti sampah, banjir, kemacetan, dan kualitas udara yang masih menjadi sorotan warga.
“Empat isu ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita butuh sinergi lintas OPD, kerja wilayah yang adaptif, dan kolaborasi nyata dengan masyarakat,” jelasnya.
Lima Arah Strategis Tingkatkan Mutu Layanan Publik
Untuk menindaklanjuti hasil survei tersebut, Wali Kota Farhan menegaskan lima langkah strategis bagi seluruh jajaran Pemkot Bandung:
-
Gunakan hasil SKM sebagai dasar kebijakan.
Setiap OPD wajib menindaklanjuti hasil survei dengan rencana aksi perbaikan yang terukur dan terpantau. -
Percepat dan efisienkan layanan publik.
Farhan menekankan pentingnya transformasi digital, termasuk tanda tangan elektronik dan antrean daring, agar warga tak perlu datang berulang kali ke kantor. -
Perbaiki sistem pengaduan masyarakat.
Semua kanal seperti Lapor!, WhatsApp, dan 112 akan diintegrasikan ke satu platform terpadu dengan waktu tanggapan maksimal H+1.“Respon cepat adalah kunci membangun kepercayaan publik,” kata Farhan.
-
Tangani isu-isu prioritas kota secara nyata.
Pemkot berkomitmen mewujudkan Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis, dengan sistem pemerintahan yang berorientasi melayani dan berkelanjutan. -
Bangun budaya kerja yang berempati dan berorientasi hasil.
“Saya ingin ASN Kota Bandung tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga bekerja dengan hati. Melayani dengan niat tulus, dan menjadikan kepuasan warga sebagai ukuran keberhasilan,” tegasnya.