Bandung, Faktaindonesianews.com – Pernyataan anggota Komisi II DPR dari PKS, Jajuli, yang meradang sambil bertanya “Padahal IPDN itu bakal jadi camat, bakal jadi apa gitu. Apa urusannya sama Cambridge?” bukan sekadar keluhan spontan. Itu sinyal keras bahwa ada sesuatu yang salah dalam arah kebijakan pendidikan birokrasi kita bahkan mungkin sangat salah.
IPDN sejak dulu diproyeksikan sebagai kawah candradimuka calon pemimpin pemerintahan daerah: camat, sekda, birokrat teknis, bahkan calon bupati.
Lembaga ini dibangun untuk mencetak aparat yang paham tata kelola pemerintahan, regulasi, anggaran, pelayanan publik, konflik sosial, dinamika politik lokal, dan tentu saja: kultur masyarakat Indonesia.
Lalu tiba-tiba muncul ide menggandeng Cambridge Assessment. Untuk apa? Untuk siapa?
Apakah Cambridge mengerti bagaimana ngurus sengketa batas desa? Apakah Cambridge paham bagaimana negosiasi antara camat, kepala desa, dan tokoh adat? Apakah Cambridge mengajarkan cara mengelola APBD, musrenbang, atau tata ruang kabupaten?
Pertanyaan Jajuli sebenarnya menguak masalah yang jauh lebih besar:
1. Kebijakan pendidikan birokrasi kita makin terlepas dari kebutuhan lapangan
Alih-alih memperkuat kurikulum yang kontekstual dengan realitas Indonesia—korupsi desa, kemiskinan, tumpang tindih lahan, mafia proyek, politisasi anggaran—kita justru sibuk mengejar cap internasional yang tidak relevan.
Ini seperti camat yang diminta mengurus zoning system sekolah ala Inggris, padahal di lapangan dia ditagih solusi soal banjir dan sampah.
2. Ada kecenderungan “branding” mengalahkan substansi
Sertifikasi internasional sering digunakan sebagai kedok modernisasi. Padahal yang diperlukan bukan label keren, tetapi kompetensi teknis dan integritas.
Sertifikasi Cambridge tidak akan menghentikan pungli kecamatan. Tidak akan membuat pelayanan KTP lebih cepat. Tidak akan membuat APBD lebih bersih. Tapi bisa membuat anggaran pendidikan birokrasi membengkak dan proyeknya lebih “renyah” untuk dimainkan.
3. Potensi permainan anggaran: proyek-proyek pelatihan berselimut internasional
Setiap program berbau internasional biasanya identik dengan beberapa hal: nilai besar, justifikasi premium, vendor tertentu, dan minim pengawasan publik.
Apakah ini bagian dari industri proyek pendidikan berkedok globalisasi?
Pertanyaan itu pantas diajukan.
4. Pusat makin menjauh dari akar persoalan pemerintahan daerah
IPDN bukan sekadar kampus. Ia adalah dapur masa depan pemerintahan desa-kabupaten-kota. Ketika arah pendidikannya melenceng, maka birokrasi daerah akan ikut melenceng.
Seorang camat tidak membutuhkan kemampuan academic writing ala Cambridge. Ia butuh kemampuan mengurai konflik tanah, menertibkan mafia parkir, membaca celah korupsi dana desa, memahami politik lokal, dan membangun komunikasi masyarakat.
Kritik Jajuli Bukan Marah Tapi Alarm Bahaya. Pernyataan Jajuli yang meradang itu sebenarnya membuka tabir:
ada gejala kuat bahwa kebijakan pendidikan aparatur sedang diarahkan ke agenda yang tidak relevan, tidak prioritas, dan berpotensi menjadi proyek besar berlabel internasional.
Indonesia tidak butuh camat bersertifikasi Cambridge.
Indonesia butuh camat yang paham rakyat, paham aturan, dan tidak bisa dibeli oleh pengusaha atau politisi lokal.
Kalau arah pendidikannya saja sudah tersesat, bagaimana masa depan birokrasi kita ?Tetap berpikir dan bersikap merdeka./djohar
