Faktaindonesianews.com, Bandung – Jawa Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah Forum Expo (IES Expo) 2026, setelah penyelenggaraan sebelumnya berlangsung di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Penunjukan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Jawa Barat sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia.
Penetapan Jawa Barat sebagai penyelenggara IES Expo 2026 merupakan hasil arahan dan keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ajang ini diharapkan mampu memperluas kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, pesantren, serta masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Jawa Barat dinilai memiliki modal besar untuk mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Selain memiliki jumlah penduduk muslim yang besar, provinsi ini juga didukung oleh ribuan pondok pesantren, pelaku usaha halal, serta berbagai institusi pendidikan yang aktif mendorong pemberdayaan ekonomi umat.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, secara resmi meluncurkan Jawa Barat sebagai tuan rumah IES Expo 2026 saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram di kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung, Selasa (9/6/2026).
Menurut Nasaruddin, antusiasme masyarakat yang hadir dalam perayaan Tahun Baru Hijriah menjadi gambaran kuatnya semangat kebersamaan dan kerukunan umat di Jawa Barat. Ia berharap provinsi ini dapat menjadi contoh nasional dalam membangun harmoni sosial sekaligus mengembangkan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.
“Jawa Barat kami harapkan menjadi cermin kerukunan umat dan warga. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, IES Expo kami resmikan di Jawa Barat,” ujarnya di hadapan ribuan masyarakat yang memadati area Masjid Raya Al Jabbar.
Selain meresmikan penyelenggaraan IES Expo 2026, Nasaruddin juga mengungkapkan kekagumannya terhadap hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah di Jawa Barat. Ia menilai adanya sinergi yang kuat antara kepemimpinan daerah dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kesejahteraan bersama.
Menurutnya, hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan masyarakat menunjukkan contoh kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Kondisi tersebut dinilai menjadi gambaran ideal tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi syariah harus berjalan seiring dengan penguatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah adalah memperkuat keberadaan musala, surau, dan tajug yang menjadi pusat aktivitas keagamaan warga di tingkat kampung.
Menurut Dedi, Jawa Barat saat ini telah memiliki banyak masjid besar dan megah. Karena itu, perhatian pemerintah akan diarahkan pada revitalisasi rumah ibadah skala lingkungan yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa program pengembangan tajug dan musala akan diintegrasikan dengan dana desa, sehingga pembangunan maupun perawatannya dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Skema tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengelolaan rumah ibadah tanpa harus terbebani oleh pembentukan struktur organisasi yang kompleks.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jawa Barat berharap rumah ibadah di tingkat kampung dapat menjadi pusat pembinaan umat, pendidikan keagamaan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong.