Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di era digital tidak lagi diukur dari hadir atau tidaknya pegawai di kantor. Menurutnya, ukuran kinerja ASN kini terletak pada kualitas perencanaan, capaian kerja, serta kemampuan menuntaskan tugas secara efektif tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat memberikan Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Selasa (18/11/2025). Dedi menekankan bahwa bekerja di era modern bisa dilakukan dari mana saja selama ASN mampu bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya.
“Saya sendiri sebagai gubernur jarang bekerja di kantor. Saya lebih banyak keliling untuk mengeksekusi persoalan langsung di lapangan,” ungkap Dedi Mulyadi atau KDM, sapaan akrabnya.
Digitalisasi Dorong Fleksibilitas ASN
Menurut KDM, perkembangan teknologi memberi ruang bagi ASN untuk tetap produktif meski tidak berada di kantor. Dengan dukungan perangkat digital, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sambil menjalankan peran keluarga, seperti merawat anak atau menjaga orang tua yang sedang sakit.
“Yang terpenting adalah progres pekerjaan berjalan sesuai tupoksi dan dapat dijalankan dengan baik,” tegas KDM.
Ia juga menilai bahwa fleksibilitas kerja mampu mengurangi beban negara, mulai dari efisiensi listrik, air, jaringan internet kantor, hingga penghematan anggaran operasional lainnya.
Dukung ASN Merawat Orang Tua
Dalam kesempatan itu, KDM menyampaikan kebijakan humanis bagi ASN yang memiliki orang tua dengan kondisi kesehatan tertentu. Ia membuka kesempatan cuti bagi ASN yang harus merawat ibu atau orang tua yang sakit berat.
“Bagi ASN yang ibunya sakit, apalagi sakit stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya orang yang sangat mencintai ibu,” tuturnya.
Tak hanya itu, KDM juga memberikan kelonggaran bagi ASN untuk tidak masuk kerja saat merayakan ulang tahun ibu mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai keluarga.
“Ketika ibunya ulang tahun, silakan tidak masuk kantor. Itu bentuk penghargaan,” katanya.
Produktivitas ASN Harus Berbasis Kinerja
KDM kembali menegaskan bahwa indikator kinerja ASN bukan sekadar kehadiran. Ia menyoroti pentingnya kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, serta kompetensi individu sebagai ukuran produktivitas sektor publik.
“Nanti akan diatur oleh Kepala BKD dan Sekda. Jangan terlalu banyak orang di kantor jika tidak produktif,” ujarnya.
Meski begitu, KDM tetap memperhatikan pegawai lapangan yang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Ia menilai ASN yang menangani tugas lapangan, seperti menutup tambang ilegal, mengawasi pembangunan infrastruktur, hingga mengontrol proyek jembatan dan irigasi, membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus.
“Saya berkomitmen meningkatkan tunjangan bagi para pegawai lapangan yang menghadapi risiko besar,” tegasnya.
Harapan untuk ASN Jawa Barat
KDM berharap pembinaan kepegawaian ini mampu menumbuhkan semangat baru bagi seluruh ASN di Jawa Barat. Ia menilai pertemuan tersebut sebagai momentum penting yang mempererat hubungan pemerintah daerah dengan para pegawainya.
“Pertemuan hari ini membahagiakan, membawa harapan, dan menghadirkan seluruh ASN di Jawa Barat,” pungkasnya.
