Bandung, Faktaindonesianews.com – Simbol dari Keberanian yang Berisiko Ungkapan “membuka kotak Pandora” dalam mitologi Yunani melambangkan tindakan berani yang mengandung konsekuensi tak terduga.
Pandora, perempuan pertama yang diciptakan para dewa, membuka sebuah wadah misterius yang memuat segala bentuk malapetaka bagi umat manusia menyisakan satu hal terakhir yang tidak ikut keluar: harapan.
Ketika Presiden memerintahkan Menteri Keuangan atau Kepala Lembaga Pengelola Investasi untuk “membuka kotak Pandora,” maknanya jelas melampaui bahasa metaforis. Itu sinyal politis bahwa di tubuh tata kelola ekonomi nasional terdapat lapisan masalah yang selama ini disembunyikan, ditunda, atau dikemas sebagai “rahasia stabilitas.”
Arahan ini sesungguhnya merupakan bentuk politik kejujuran, yang bertolak dari kegelisahan moral seorang kepala negara atas risiko akumulatif kebijakan ekonomi yang tidak lagi bisa ditutupi dengan narasi pertumbuhan semu.
1. Transparansi Ekonomi: Dari Retorika ke Keberanian Administratif
Transparansi bukan sekadar jargon dalam regulasi modern. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan tegas mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara wajib membuka informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kecuali yang menyangkut pertahanan, keamanan, dan rahasia dagang.
Namun, praktiknya seringkali berbeda. Banyak lembaga, terutama sektor keuangan, berlindung di balik “rahasia stabilitas moneter” untuk menutup data sensitif : penempatan dana pemerintah di perbankan, skema bailout tersembunyi, special mission vehicle yang dikelola tanpa audit publik, hingga aliran investasi lembaga dana abadi.
Perintah Presiden untuk membuka “kotak Pandora” ekonomi, jika ditafsir secara administratif, berarti :
> “Menghapus tembok-tembok kerahasiaan birokratis, dan menggantinya dengan tata kelola berbasis akuntabilitas penuh.”
Namun keberanian ini juga membawa konsekuensi hukum—karena membuka tabir berarti menyingkap potensi pelanggaran lama: mark up, conflict of interest, hingga penyimpangan pengelolaan dana publik.
2. Prinsip Kehati-hatian vs. Prinsip Keterbukaan
Dalam doktrin hukum ekonomi publik, dikenal dua prinsip utama :
Prinsip Kehati-hatian (Carefulness Principle), Prinsip Keterbukaan (Openness Principle).
Dua prinsip ini kerap berhadap-hadapan secara praktis.
Pejabat publik dituntut berhati-hati agar tak menimbulkan risiko hukum, tapi terlalu hati-hati justru membuat kebijakan menjadi tertutup dan berpotensi diselewengkan.
Inilah dilema yang dimaksud oleh para ahli administrasi publik sebagai “paradoks kehati-hatian.”
> Ketika pejabat terlalu berhati-hati, maka sesungguhnya ia sedang bersembunyi di balik ketakutannya sendiri.
Presiden tampaknya hendak membalik paradoks ini: kehati-hatian tanpa keberanian adalah kemunafikan struktural.
Instruksi membuka kotak Pandora adalah upaya mengembalikan roh keterbukaan ke dalam jantung kebijakan fiskal.
3. Risiko Hukum Struktural: Mengungkap yang Tersembunyi
Membuka rahasia ekonomi berarti juga membuka kemungkinan terjadinya :
1. Audit forensik atas dana publik yang disimpan pada institusi keuangan tertentu,
2. Penelusuran ulang aset dan investasi lembaga negara,
3. Evaluasi hukum terhadap keputusan fiskal yang diambil tanpa dasar peraturan yang kuat.
KPK, BPK, dan OJK dalam konteks ini menjadi penjaga gerbang antara moralitas dan legalitas.
Namun sejarah menunjukkan, tidak semua lembaga penegak hukum siap menghadapi kompleksitas data ekonomi negara.
Ketika Presiden menginstruksikan keterbukaan, sering kali muncul resistensi dari pejabat teknokrat yang beralasan “rahasia negara” atau “potensi kepanikan pasar.”
Padahal, kerahasiaan semacam itu kerap menjadi benteng terakhir bagi korupsi sistemik.
Maka, membuka kotak Pandora berarti juga membuka peluang koreksi besar terhadap kesalahan kebijakan masa lalu.
Hukum administrasi mengajarkan, setiap kebijakan publik yang merugikan negara dapat dikoreksi, bahkan setelah bertahun-tahun, jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
4. Dimensi Moralitas dan Tanggung Jawab Politik
Keterbukaan tidak hanya soal prosedur, tetapi keberanian moral.
Dalam sistem presidensial, kepala negara memegang tanggung jawab etik tertinggi terhadap kejujuran publik.
Perintah membuka kotak Pandora adalah refleksi dari kesadaran moral bahwa diam adalah bagian dari dosa institusional.
Namun keberanian politik presiden ini akan kehilangan makna jika tidak diikuti oleh lembaga pelaksana kebijakan—Kementerian Keuangan, OJK, LPS, BPKP, dan lembaga investasi negara—yang bersedia membeberkan laporan-laporan lama, meski berisiko menimbulkan keguncangan internal.
Sebagaimana dikatakan Lord Acton :
> “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Satu-satunya penangkalnya adalah transparansi yang tidak diselewengkan menjadi alat politik.
5. Kesimpulan: Membuka untuk Menyembuhkan
Membuka kotak Pandora ekonomi negara bukanlah tindakan destruktif, melainkan terapi politik hukum.
Dalam setiap kebijakan yang tertutup, tersimpan dua kemungkinan: dosa struktural dan harapan reformasi.
Jika Presiden benar-benar memerintahkan untuk membuka seluruhnya, maka bangsa ini sedang berada di persimpangan penting: antara kejujuran dan kehancuran.
