Faktaindonesianews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, Kamis (9/7/2026). Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan total lima orang yang diduga terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap tersebut dan menyatakan salah satu pihak yang diamankan merupakan kepala daerah aktif.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2026).
Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas lengkap empat orang lainnya yang turut diamankan. Seluruh pihak yang terjaring OTT lebih dahulu menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum diberangkatkan ke Jakarta untuk proses pemeriksaan lanjutan.
“Pagi ini akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.
Diduga Terkait Pemerasan terhadap Perangkat Daerah
Berdasarkan informasi awal dari KPK, operasi tangkap tangan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan bupati terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
Namun, hingga saat ini lembaga antirasuah masih belum menjelaskan secara rinci mekanisme dugaan pemerasan tersebut, termasuk besaran uang yang diduga terlibat maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
KPK menyatakan seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai ketentuan hukum, lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
KPK Segera Sampaikan Konstruksi Perkara
Dalam waktu dekat, KPK diperkirakan akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan, menetapkan tersangka apabila alat bukti dinilai telah mencukupi, serta menjelaskan konstruksi perkara secara lengkap.
Operasi tangkap tangan ini kembali menegaskan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara.