Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam bisnis bisa mengulang sejarah masa lalu di mana beberapa oknum militer aktif memiliki kepentingan ekonomi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Sejumlah pengamat pertahanan pun menilai bahwa larangan ini tetap harus dipertahankan agar institusi militer tetap netral dan fokus pada tugasnya.
Dengan adanya kepastian dari Menhan, wacana pelonggaran aturan bisnis bagi anggota TNI dipastikan tidak masuk dalam agenda revisi UU. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga profesionalisme militer tanpa intervensi dari kepentingan ekonomi.
