Jakarta, Faktaindonesianews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat malam, 30 Januari 2026, di kediaman Kartanegara bukanlah tokoh partai politik maupun representasi oposisi formal. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari dialog terbuka Presiden dengan tokoh masyarakat dan cendekiawan untuk menyerap berbagai pandangan strategis terkait kondisi bangsa.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menolak penyebutan kelompok tersebut sebagai oposisi. Ia menegaskan Presiden Prabowo sejak awal membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, tanpa sekat politik.
“Ndak, ndak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog,” ujar Pras usai jumpa pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1) malam.
Pras menjelaskan, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah figur nasional dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman yang beragam. Beberapa nama yang hadir antara lain peneliti BRIN Profesor Siti Zuhro serta mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji. Menurut Pras, para tokoh itu hadir untuk menyampaikan pandangan kritis dan masukan konstruktif kepada Presiden.
“Ya di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, berdiskusi soal penegakan hukum. Macam-macam, cukup banyak isu yang dibicarakan,” jelasnya.
Selain menerima masukan, Presiden Prabowo juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintah selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya. Pras menekankan, seluruh program yang dipaparkan Presiden berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Pras.
Penjelasan Mensesneg ini sekaligus meluruskan pernyataan sebelumnya dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut Presiden Prabowo bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengklaim sebagai oposisi pemerintah. Sjafrie kala itu menyampaikan bahwa pertemuan membahas bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh seluruh pihak, di tengah tantangan ekonomi, politik, dan tata kelola pemerintahan.
“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” ujar Sjafrie saat memberikan keterangan di Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1).
Meski terdapat perbedaan istilah dalam penyampaian, substansi pertemuan tersebut menunjukkan pola kepemimpinan Presiden Prabowo yang inklusif dan komunikatif. Pemerintah menilai dialog dengan berbagai kalangan, termasuk tokoh kritis di luar struktur kekuasaan, sebagai bagian penting dari proses pengambilan kebijakan yang lebih matang dan berimbang.