JAKARTA, Faktaindonesianews.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan bahwa dirinya kerap menggunakan uang pribadi untuk membantu korban bencana alam dan konflik sosial. Pigai menyebut langkah tersebut terpaksa ia lakukan karena Kementerian HAM tidak memiliki anggaran bantuan sosial dalam struktur penganggaran negara.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (2/2). Ia menjelaskan bahwa sistem penganggaran kementerian saat ini tidak memungkinkan Kementerian HAM untuk bergerak cepat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kementerian HAM ketika terjadi gempa atau ketika terjadi konflik sosial di sebuah wilayah, kami nggak bisa. Sistem penganggaran di Republik Indonesia yang mengandalkan SPPD itu, tidak bisa,” kata Pigai.
Pigai mengaku telah beberapa kali mengeluarkan dana pribadi demi membantu masyarakat korban bencana. Ia menyebut ketiadaan pos anggaran bantuan sosial membuat negara belum sepenuhnya hadir dalam situasi darurat kemanusiaan.
“Saya sendiri, Pak, Pimpinan Dewan dengan anggota, saya sendiri uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bantuan-bantuan sosial yang disediakan negara,” ujarnya.
Ia mengakui tidak mempermasalahkan penggunaan uang pribadi jika memiliki latar belakang pengusaha. Namun, sebagai aktivis HAM yang lama hidup dalam keterbatasan, ia tetap harus memikirkan masa depan.
“Kalau saya pengusaha sih bolehlah, saya bisa ambil dari uang pribadi. Saya kan aktivis, Pak. Hidup menderita sekian lama, saya juga untuk masa depan, simpan juga kan,” tutur Pigai.
Karena itu, Pigai menilai keberadaan anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM sangat penting agar negara dapat segera hadir ketika terjadi bencana alam maupun konflik sosial. Ia menegaskan bahwa untuk penanganan kasus HAM, kementeriannya saat ini sudah memiliki dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau penanganan kasus sudahlah, kami sudah punya anggaran cukup. Terima kasih banyak sudah dikasih. Kapan saja, kecuali kalau Kementerian HAM tidak menangani kasus, boleh dimaki-maki,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Pigai juga menyampaikan pernyataan bernada reflektif dan humoris. Ia mengaku merindukan dinamika diskusi dengan pimpinan Komisi XIII DPR RI karena suasana hubungan yang terlalu “adem ayem”.
“Hampir satu tahun sangat adem ayem, tidak sesuai dengan jiwa Menteri HAM Natalius Pigai. Harus ada challenge juga,” ujarnya.
Pigai turut menyinggung capaian internasional Indonesia di bidang HAM. Ia menyebut Indonesia untuk pertama kalinya memimpin lembaga multilateral dunia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Baru pertama pecah rekor memimpin dunia, ini baru pertama,” katanya.
Menurut Pigai, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras Kementerian HAM dengan dukungan Komisi XIII DPR RI. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan Indeks HAM Indonesia sebagai baseline kebijakan HAM nasional ke depan.
“Kita juga sudah mulai meluncurkan secara resmi RI punya indeks HAM sebagai baseline kebijakan untuk masa yang akan datang,” pungkasnya.