BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Meskipun dana transfer dari pemerintah pusat untuk Jawa Barat berkurang hingga Rp2,458 triliun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM memastikan bahwa anggaran infrastruktur tidak akan dipangkas. Bahkan, ia menegaskan justru belanja infrastruktur akan ditingkatkan demi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dananya dari mana? Ya dari hasil efisiensi di berbagai bidang, seperti rapat dinas, perjalanan dinas, pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, serta pos-pos lain yang tidak terlalu penting,” ujar KDM, Senin (13/10/2025).
Menurut KDM, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, irigasi, hingga konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas utama di Jawa Barat. Ia menilai, infrastruktur yang baik akan menjadi pondasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Kalau infrastrukturnya bagus, investasi akan datang. Kalau investasi lancar, ekonomi pun akan bergerak,” tegasnya.
KDM menambahkan, pertumbuhan industri sangat bergantung pada kondisi infrastruktur. Dengan infrastruktur yang memadai, industri bisa tumbuh pesat, lapangan kerja terbuka luas, dan masyarakat mendapatkan penghasilan yang layak. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik adalah simbol nyata dari kehadiran pemerintah.
“Bagi masyarakat, pembangunan dianggap ada ketika jalan, irigasi, atau bendungan dibangun. Kalau ada yang bilang pembangunan tidak mendorong ekonomi, itu karena pembangunannya tidak mandiri, biasanya memakai anggaran pinjaman yang pembayarannya melebihi kemampuan daerah—lebih besar pasak daripada tiang,” jelasnya.
Lebih lanjut, KDM menegaskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang efisien dalam menggunakan anggaran. “Gunakan anggaran sebesar-besarnya untuk belanja publik, bukan untuk hal-hal administratif. Kurangi perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, serta biaya air dan listrik,” imbuhnya.
Ia juga menolak tawaran penggunaan dana pinjaman daerah, meskipun tersedia opsi tersebut. “Lebih baik pakai dana sendiri hasil efisiensi daripada meminjam yang nantinya justru membebani APBD,” tutup KDM.
