Berita BANDUNG, FaktaindonesiaNews.com : – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di gelar di Kota Bandung, hari ini, Senin (22/4/2024).
Musrenbang kali ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Bey Machmudin Berharap
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap musrenbang. Yang berlangsung hari ini bisa menjadi titik di mulainya pembangunan Jabar yang lebih maju lagi.
“Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar. Selama 20 tahun ke depan,” ungkap Bey Machmudin saat membuka Musrenbang Provinsi Jabar di Trans Luxury Hotel Bandung.
Bey juga menekankan soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan.
Ia menuturkan, dalam 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan besar dan tentunya akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
Dimana terdapat sembilan megatren Jabar tahun 2045 yang diprediksi akan berdampak signifikan, yakni soal demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga di srupsi teknologi.
Mewujudkan Jabar Emas 2045
Salah satu isu yang mengemuka, dalam mewujudkan Jabar Emas 2045, adalah pemanfaatan bonus demografi yang sudah di mulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen.
“Bonus demografi ini di harapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif,” kata Bey.
“Oleh karena itu persiapan matang, sepeti investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan di perlukan untuk menguatkan potensi positif ini,” tambahnya.
Maka musrenbang penting untuk menjaring masukan konkret dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, Bupati/Wali Kota se-Jabar, unsur perangkat daerah, Bappeda kabupaten/ kota, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya.
Sejumlah capaian Indikator Makro Pembangunan yang berhasil di capai Jabar pada tahun 2023 di sampaikan Bey Machmudin pada kesempatan itu, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat 0,61 poin menjadi 74,24 poin di bandingkan tahun 2022.
Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi melambat 0,45 poin menjadi 5 persen di bandingkan tahun 2022, namun melampaui target 4,35 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen di bandingkan tahun 2022.
Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin di bandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.
PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta di bandingkan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.
“Dari enam indikator daerah, empat indikator meningkat di bandingkan 2022,” ujarnya.
Terdapat Enam Isu Strategis Pembangunan
Sementara itu terdapat enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045. Yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Di samping itu terdapat isu besar lain yang membersamai pembangunan, khususnya di tahun 2025 antara lain RPD 2024-2026 (masa transisi), UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang di pengaruhi ekonomi global dan nasional.
“Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bey Machmudin memaparkan target indikator makro Jabar tahun 2025 yang di harapkan dapat di capai.
IPM di targetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen.
Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita di targetkan mencapai Rp57,14 juta.
“Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menjaring masukan demi menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025. Agar menjadi pedoman yang berkualitas dan terimplementasi dengan baik,” harap Bey.
