Jakarta, Faktaindonesianews.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tengah mengkaji secara mendalam usulan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menyusul wacana yang kembali mencuat dalam beberapa minggu terakhir. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan menimbang usulan tersebut dengan melihat aspirasi rakyat serta pertimbangan konstitusional.
“PDI Perjuangan melakukan kajian yang komprehensif. Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang kita cari adalah mana yang benar-benar memberikan manfaat untuk rakyat,” ujar Hasto di Bandung, Minggu (7/12).
Hasto menuturkan bahwa PDIP mempertimbangkan dua skema: apakah kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat atau dikembalikan kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD. Menurutnya, keputusan yang diambil nantinya harus membawa dampak positif bagi penguatan demokrasi, legitimasi kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa esensi dari pemilihan kepala daerah bukan semata soal mekanisme, tetapi soal kemampuan pemimpin daerah menghasilkan kebijakan politik yang tepat, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta menutup jurang kesenjangan dan ketidakadilan. “Yang terpenting adalah para kepala daerah mampu membuat keputusan politik untuk mendorong kemajuan,” katanya.
Dalam proses kajian internal, PDIP juga menyoroti amanat konstitusi yang menggariskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, aspek konstitusional dan kondisi kebatinan rakyat menjadi bahan pertimbangan utama.
Hasto mengakui bahwa skema pemilihan langsung sebenarnya didesain untuk memberi legitimasi kuat kepada kepala daerah. Namun, ia juga memahami alasan di balik munculnya usulan pemilihan oleh DPRD—usulan yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dan kemudian disambut oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, biaya politik yang sangat tinggi dalam pemilihan langsung memang menjadi masalah serius. “Biaya kampanye, penggalangan, sampai komunikasi politik itu besar sekali dan bisa menjerumuskan banyak kepala daerah pada masalah korupsi,” katanya.
PDIP, lanjut Hasto, akan membahas usulan tersebut secara lebih resmi dalam Rapat Kerja Nasional yang digelar pada awal tahun depan. Sikap politik partai baru akan diumumkan setelah pembahasan menyeluruh dilakukan.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya kembali mencuat setelah Bahlil mengusulkannya dalam peringatan HUT ke-61 Partai Golkar.
Ia menilai pemilihan DPRD akan mengurangi kerumitan sekaligus menekan biaya politik. Presiden Prabowo pun menilai usulan tersebut layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya mendesain demokrasi yang lebih efisien.