“Key Performance Indicator (KPI) yang akan di bahas antara lain masalah zero kemiskinan. Ekstrem, zero new stunting, lalu penerbitan satu juta NIB (Nomor Induk Berusaha),” kata Dodo.
Kemudian hadirnya “one district one inovation”, ke depan ada satu inovasi di satu kecamatan dan tak kalah penting. Peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) dalam pemberdayaan UMKM.
Dodo lebih lanjut menuturkan, terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Ini di lakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui peningkatan daya saing. Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pemerintahan Daerah Perlu Di Tingkatkan
Maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek. Hubungan antara pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan potensi keanekaragaman daerah serta peluang tantangan persaingan global.
