“Pada prinsipnya pemerintah daerah tidak melarang, tidak melarang pedagang kaki lima berjualan hanya tentu ini perlu pengaturan, di samping memenuhi kebutuhan publik yang lain dalam hal ini para pejalan kaki,” ucapnya.
Menurut Ridwa, Meskipun ada pihak yang mungkin merasa di rugikan. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para pihak serta membantu keberlangsungan dan kenyamanan aktivitas masyarakat di pusat perkotaan.
“Ya, tentu saja pemerintah daerah berharap ini bisa membantu keberlangsungan dan kenyamanan aktivitas masyarakat khususnya di pusat perkotaan,” ungkapnya.
Pemdakab Garut juga terus melakukan kajian lebih komprehensif terkait relokasi permanen bagi PKL. Ia mengatakan hal ini di lakukan agar mereka bisa berjualan dengan aman dan nyaman.
