“Biasanya informasi-informasi yang berhubungan dengan konten hoaks, itu biasanya cenderungnya lebih tendensius dan mengarah kepada berita-berita yang seolah itu benar, itu bisa terdeteksi dari substansi informasi yang di terima oleh masyarakat,” ucapnya.
Menurut Margiyanto, jika masyarakat menerima informasi-informasi yang seperti itu, maka bisa melakukan validasi dengan bertanya kepada unit saber hoaks yang ada di Diskominfo Kabupaten Garut, atau pun bisa melakukan klarifikasi secara langsung kepada KPU Kabupaten Garut selaku penyelenggara Pemilu, maupun kepada Bawaslu selaku unsur pengawas Pemilu.
Margiyanto menegaskan, setiap penyebar informasi yang mengandung unsur hoaks itu bisa terancam hukuman pidana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dan jenis perbuatannya seperti apa.
