CIAMIS, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis bersiap menghadapi tantangan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026. Hal ini terjadi karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan sekitar Rp185 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski menghadapi kondisi tersebut, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan bahwa pihaknya tetap optimistis dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar tidak terganggu. Ia menilai langkah efisiensi dan penetapan skala prioritas menjadi kunci menghadapi keterbatasan anggaran.
“Kita memang mengalami penurunan TKD sekitar Rp185 miliar dari tahun sekarang. Tapi kita harus tetap optimis, dengan langkah-langkah efisiensi dan skala prioritas dalam setiap kegiatan,” ujar Herdiat seusai menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda di Aula PKK Ciamis, Selasa (14/10/2025).
Menurut Herdiat, setiap program pemerintah daerah akan dievaluasi secara ketat berdasarkan urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Pemkab Ciamis akan mengutamakan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan warga, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan dan keselamatan publik.
“Kita harus menentukan mana yang paling penting dan harus segera dikerjakan. Kegiatan yang bisa ditunda atau dikurangi, ya harus kita lakukan. Semua disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” tambahnya.
Herdiat juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar kemungkinan besar tidak akan dilakukan pada tahun 2026, kecuali untuk proyek yang bersifat darurat, seperti penanganan bencana alam. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan kebutuhan mendesak masyarakat tetap terpenuhi.
“Yang jelas hampir tidak ada pembangunan infrastruktur besar, kecuali yang benar-benar mendesak. Misalnya bencana alam, itu harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, Herdiat mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis masih relatif kecil, sehingga ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi. Namun, ia memastikan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman dan tidak terdampak oleh penurunan TKD.
“PAD kita kecil, jadi ruang gerak kita terbatas dan masih sangat bergantung pada pusat dan provinsi. Tapi untuk gaji dan tunjangan ASN, tetap aman,” tegasnya.
Dengan strategi efisiensi anggaran, penetapan prioritas pembangunan, serta koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, Pemkab Ciamis bertekad menjaga agar seluruh pelayanan publik tetap berjalan optimal meski ruang fiskal tahun depan lebih sempit.
