Koswara mengakui pentingnya pengelolaan Kawasan Bandung Utara (KBU). Pemkot Bandung telah melakukan penghijauan dan meminta agar izin pembangunan di kawasan KBU ditahan sementara.
Namun, Ia mengatakan, persoalan KBU harus diselesaikan dengan sinergi bersama antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi bahkan pusat.
“Kita harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini. Kesadaran akan pentingnya KBU harus ditekankan, tidak hanya soal penghijauan, tetapi juga tentang pemanfaatan ruang,” ungkapnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya reformasi transportasi di Kota Bandung untuk mengakomodasi perkembangan metropolitan. Konsepnya adalah mengganti kendaraan pribadi dengan angkutan massal.
“Namun, ini memerlukan dukungan pemerintah provinsi dan pusat, terutama dalam mempercepat implementasi BRT. Kami juga mendorong adanya perjanjian kerja sama antara provinsi dan kabupaten kota terkait pembiayaan operasional dan subsidi yang diperlukan,” jelasnya.
Koswara juga menyebut Pemkot Bandung juga menghadapi tantangan dalam penyediaan air bersih dan penanganan banjir terutama di kawasan berbatasan.
Selain itu, upaya pengelolaan sampah terus menunjukkan progres positif dengan pengurangan ritase dari 170 menjadi 138 rit per hari. Program RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) juga terus berkembang, dengan jumlah RW KBS meningkat dari 283 menjadi lebih dari 400 RW.
“Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab Pemkot Bandung, tetapi semua daerah di kawasan Bandung Raya. Kami juga menargetkan hanya menyisakan sampah residu di masa depan,” tambahnya.
Sedangkan berkaitan dengan kawasan permukiman, salah satu program yang telah dilakukan adalah relokasi masyarakat dari kolong jembatan Pasupati ke Rusun Rancaekek. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi permukiman kumuh.
“Kami membutuhkan dukungan dari provinsi, dalam berbagai hal. Kami optimis, dengan sinergi yang kuat, Kota Bandung akan mampu mengatasi tantangan ini,” ujarnya.
