Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai langkah strategis memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan yang lebih terpadu.
Program ini dirancang dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kewilayahan, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga menyentuh berbagai faktor penyebab lainnya.
Peluncuran program berlangsung di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu (15/7/2026), dan dipimpin langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama Ketua TP Posyandu Kota Bandung Aryatri Benarto Farhan.
Menurut Farhan, stunting merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Farhan: Stunting Bukan Sekadar Masalah Gizi
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa stunting tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai akibat kekurangan asupan makanan atau pemberian gizi yang kurang optimal.
Ia menilai persoalan tersebut dipengaruhi banyak faktor lain, mulai dari kondisi sanitasi, kualitas lingkungan, akses air bersih, hingga pola hidup masyarakat.
“Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” ujar Farhan.
Pendekatan tersebut menjadi dasar lahirnya program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting, yang menitikberatkan pada pencegahan secara menyeluruh.
Prevalensi Stunting Bandung Masih 22,8 Persen
Farhan mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung saat ini masih mencapai 22,8 persen.
Angka tersebut masih berada di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 16 persen, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diakui sebagai tantangan bersama agar seluruh pihak dapat bekerja lebih maksimal dalam mencari solusi.
“Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama,” katanya.
Sanitasi dan Lingkungan Jadi Sorotan
Farhan menilai persoalan stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh keterbatasan pasokan pangan.
Sebagai kota perdagangan dan jasa, Bandung justru memperoleh suplai bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
Karena itu, ia menduga penyebab utama tingginya angka stunting lebih banyak dipengaruhi kondisi lingkungan dan sanitasi.
Salah satu persoalan yang disorot adalah masih banyaknya rumah yang belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank sesuai standar sehingga masih berpotensi menimbulkan praktik buang air besar sembarangan (BABS).
Menurut Farhan, kondisi tersebut dapat berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya balita.
“Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” ujarnya.
Setiap Wilayah Diminta Petakan Penyebab Stunting
Untuk mempercepat penanganan, Farhan menginstruksikan seluruh OPD, camat, dan lurah melakukan identifikasi persoalan di wilayah masing-masing.
Ia menilai setiap kawasan memiliki karakteristik berbeda sehingga solusi yang diterapkan juga harus disesuaikan dengan kondisi setempat.
Ada wilayah yang menghadapi persoalan banjir, kualitas air, hingga sanitasi yang buruk, sehingga intervensi pemerintah harus dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” jelasnya.
Optimalisasi Dapur Dahshat dan Pengujian Kualitas Air
Dalam mendukung program tersebut, Farhan meminta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan keberadaan Dapur Dahshat di setiap kelurahan.
Fasilitas tersebut akan difungsikan sebagai pusat penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang mengalami risiko kekurangan gizi.
Selain itu, ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan pemetaan kualitas air sungai, termasuk menguji kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.
Targetkan Zero New Stunting
Farhan menegaskan target utama program ini adalah mewujudkan Zero New Stunting, yaitu tidak muncul lagi kasus stunting baru di Kota Bandung.
Namun ia mengingatkan bahwa target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja berkelanjutan, evaluasi rutin, serta koordinasi yang kuat antarlembaga.
Ia bahkan meminta laporan perkembangan penanganan stunting disampaikan setiap Senin ketiga setiap bulan agar pemerintah dapat memantau efektivitas berbagai program yang dijalankan.
“Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki,” tegas Farhan.
Ia juga menginstruksikan seluruh bantuan pemerintah diberikan berdasarkan data agar penanganan tidak tumpang tindih dan mampu menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Posyandu Jadi Garda Terdepan Pencegahan
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, menilai pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga anak memasuki usia balita.
Menurutnya, stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.
“Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Saat ini Kota Bandung memiliki 2.004 Posyandu, dengan 2.003 Posyandu aktif yang didukung oleh 14.797 kader sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia meyakini kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, dan pemerintah kewilayahan akan mempercepat penurunan angka stunting.
Pemantauan Dilakukan Hingga Tingkat Kelurahan
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menjelaskan pelaksanaan program akan dilakukan melalui sistem pemantauan berbasis data hingga tingkat kelurahan.
Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah menggunakan sistem by name by address sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan setiap balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” ujar Sony.