Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan langkah besar dalam menata wajah kota melalui program penurunan kabel udara ke jaringan bawah tanah yang resmi dimulai pada 2 Juni 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur perkotaan agar Bandung terlihat lebih rapi, modern, dan aman tanpa mengganggu aktivitas digital masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses penertiban kabel udara tersebut tidak akan menyebabkan gangguan layanan internet maupun blackout jaringan. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh proses telah dipersiapkan secara matang bersama berbagai pihak terkait.
“Saya jamin tidak akan ada blackout internet. Kami pastikan jaringan tetap berjalan dan layanan masyarakat tidak terganggu,” ujar Farhan, Senin 1 Juni 2026.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Direktur Utama PT Bandung Infra Investama (BII), Asep Wawan Dharmawan. Menurutnya, kesiapan teknis sudah dilakukan jauh sebelum program penertiban kabel dimulai. Berbagai perangkat pendukung seperti manhole, handhole, jaringan utama hingga akses koneksi bawah tanah telah tersedia dan siap digunakan.
Asep menjelaskan, proses penertiban dilakukan dengan cara mengalihkan kabel udara ke jaringan fiber optik bawah tanah yang sebelumnya sudah dibangun. Dengan sistem tersebut, pemotongan kabel udara tidak akan langsung memutus koneksi pelanggan karena jalur alternatif sudah aktif terlebih dahulu.
“Ketika kabel di atas dipotong, jaringan di bawah sudah siap sebagai alternatif,” katanya.
Sejauh ini, tercatat ada sekitar 29 perusahaan penyedia layanan internet atau ISP yang telah menyatakan komitmennya mendukung program tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 13 perusahaan sudah siap sepenuhnya menggunakan jaringan bawah tanah.
Meski belum seluruh ISP berpindah, Pemkot Bandung memastikan kapasitas jaringan yang tersedia masih cukup untuk menjaga kestabilan layanan internet di berbagai wilayah terdampak proyek penataan.
Tak hanya fokus pada layanan masyarakat umum, PT BII juga melakukan koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa instansi vital seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, hingga DPMTSP menjadi prioritas agar layanan publik berbasis digital tetap berjalan normal selama proses migrasi jaringan berlangsung.
Selain itu, sektor perbankan dan layanan penting lainnya juga mendapat perhatian khusus guna mencegah gangguan operasional yang berpotensi merugikan masyarakat.
Untuk mengantisipasi kendala di lapangan, tim teknis disiagakan selama 24 jam penuh. Langkah ini dilakukan agar setiap gangguan dapat segera diatasi dengan cepat tanpa mengganggu aktivitas warga maupun layanan pemerintahan.
Tahap awal penertiban dimulai dari kawasan Jalan Asia Afrika dan Jalan Sunda, kemudian dilanjutkan ke ruas Tamblong–Veteran serta Merdeka–Lembong–Tamblong. Secara keseluruhan, program ini akan mencakup 36 ruas jalan hingga 18 Juni 2026.
Setelah tahap pertama selesai, penataan kabel bawah tanah akan kembali dilanjutkan pada Juli 2026 dengan tambahan 13 ruas jalan lainnya. Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata sekaligus mendukung transformasi Bandung sebagai kota modern berbasis teknologi.