Bandung, Faktaindonesianews.com – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai bersiap menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025” yang digelar di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu (12/11/2025).
Forum strategis ini mempertemukan berbagai unsur penting seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi dari Unpad dan Unpas, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, memastikan seluruh strategi ekonomi Kota Bandung tetap selaras antara data, kebijakan, dan kondisi lapangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut ketenangan dan kesejahteraan warga. “Salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah daerah adalah menyelaraskan strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual atau daerah lain. Karena itu, setiap keputusan harus berbasis data,” ujarnya.
Dengan gaya khasnya yang santai namun tajam, Farhan menekankan pentingnya akurasi data ekonomi. Ia bahkan sempat bergurau soal masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan, disambut tawa peserta. Namun di balik candanya, Farhan menyampaikan pesan serius: kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu, bukan intuisi.
Farhan juga menyoroti peran BPS sebagai lembaga penyedia data resmi. “Data dari BPS itu punya kekuatan hukum. Kalau salah bisa kena pidana. Jadi data BPS harus jadi acuan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 berada di angka 2,53% (year-on-year), lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat (2,63%) dan nasional (2,86%). Kondisi ini menunjukkan stabilitas harga masih terjaga, namun potensi gejolak tetap ada menjelang Nataru.
“Bandung adalah kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa menjadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak dikelola dengan baik,” kata Farhan.
Untuk itu, Pemkot Bandung menyiapkan empat strategi utama. Pertama, menjamin ketersediaan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta melakukan rebranding program Buruan SAE agar menjadi solusi strategis menjaga psikologi publik. Kedua, penataan rantai pasok dan pasar, termasuk menjaga kebersihan agar distribusi tidak terganggu. Ketiga, gerakan pasar murah sebagai langkah intervensi sosial yang dapat menenangkan masyarakat. Dan keempat, komunikasi publik yang aktif dan menenangkan lewat peran Dinas Kominfo.
Farhan menambahkan, keberhasilan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari penurunan angka pengangguran, tetapi juga dari peningkatan kualitas pekerjaan. “Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak stabil. Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung, Dudi Prayudi, mengingatkan bahwa Bandung masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga menjelang akhir tahun. “Forum ini bukan sekadar diskusi, tapi langkah nyata untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga,” katanya.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku ekonomi, Kota Bandung menatap akhir tahun dengan penuh optimisme. Harga tetap stabil, masyarakat tenang, dan ekonomi kota tumbuh lebih berkualitas serta berkeadilan — menjadi bukti nyata bahwa data dan kolaborasi adalah kunci pengendalian inflasi yang efektif.
