Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai terobosan regulasi dan percepatan kebijakan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus menjawab tantangan tingginya kebutuhan perumahan di Kota Bandung.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Menurut Farhan, persoalan penyediaan rumah masih menjadi tantangan besar, terutama akibat regulasi yang saling beririsan dan harga properti yang terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah akan mengambil langkah strategis agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah sendiri.
Farhan menilai Program 3 Juta Rumah menjadi peluang besar untuk mempercepat penyediaan hunian sekaligus menata kawasan permukiman yang selama ini belum berkembang secara optimal.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya,” ujar Farhan.
Selain memperluas akses kepemilikan rumah, Pemkot Bandung juga ingin memastikan pembangunan kawasan hunian dilakukan secara modern dan terintegrasi dengan sistem transportasi publik.
Salah satu konsep yang akan menjadi fokus adalah Transit Oriented Development (TOD), yakni kawasan permukiman yang terkoneksi langsung dengan jaringan transportasi massal.
Menurut Farhan, konsep tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan yang lebih efisien.
Ia memastikan pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bandung akan terus melakukan penyempurnaan regulasi agar pelaksanaan program nasional tersebut dapat berjalan optimal di wilayah Kota Bandung.
“Kami bersama seluruh perangkat daerah dan DPRD akan terus melakukan berbagai terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud di Kota Bandung,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah pusat telah menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung sebagai bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menurut Maruarar, pembangunan hunian vertikal dalam jumlah besar tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap tingginya kebutuhan rumah di Bandung.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dengan skala pembangunan yang lebih besar agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari BP Tapera. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung melalui pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), termasuk membuka peluang pembiayaan bagi pembangunan rumah susun.
Menurut Heru, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang agar penyediaan hunian dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Ia optimistis kolaborasi lintas sektor mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau.