BANDUNG, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tidak akan memberlakukan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Seluruh ASN diwajibkan tetap bekerja dari kantor karena pelayanan publik memerlukan kehadiran langsung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa kehadiran fisik ASN masih sangat dibutuhkan, terutama di sektor pelayanan masyarakat yang tersebar di berbagai unit kerja.
“Kami masih membutuhkan operasional yang dilakukan secara langsung. Efisiensi bukan dengan WFH, tetapi melalui pengendalian perjalanan dinas dan konsumsi rutin,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, sejumlah sektor vital seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) dan kantor pelayanan di tingkat kecamatan hingga kelurahan tetap harus beroperasi secara tatap muka agar layanan masyarakat tidak terganggu, terlebih di tengah cuaca ekstrem yang melanda Bandung.
“Layanan masyarakat tidak boleh terhambat. Semua ASN harus siaga di lapangan,” tegas Farhan.
Ia menambahkan, langkah efisiensi yang diterapkan bukan untuk mengurangi produktivitas, tetapi justru untuk menjaga kinerja ASN tetap optimal tanpa membebani keuangan daerah.
“Fokus kami menjaga kinerja maksimal sambil menekan pemborosan. ASN tetap hadir di kantor, tapi kegiatan seperti perjalanan dinas dilakukan lebih selektif,” jelasnya.
Selain efisiensi anggaran, Pemkot Bandung juga mulai memperkuat transformasi digital guna meningkatkan produktivitas ASN tanpa menambah beban biaya operasional.
“Kita menuju sistem kerja yang lebih efisien berbasis digital. Namun, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama,” kata Farhan menegaskan.
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait pengendalian belanja rutin daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik di Kota Bandung tetap berjalan cepat dan responsif.
