Jakarta, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Provinsi Aceh menegaskan bahwa surat resmi yang dikirim ke lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ditujukan ke kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat. Surat tersebut dikirim kepada tiga lembaga PBB yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yakni UNICEF, UNDP, dan IOM.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan langkah tersebut merupakan upaya menggalang dukungan dari mitra strategis pemerintah yang berpengalaman dalam penanganan bencana, khususnya tsunami.
“Kita menggalang dukungan. Mereka adalah mitra strategis pemerintah dan memiliki pengalaman dalam penanganan tsunami sebelumnya,” ujar Muhammad MTA kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12).
Muhammad menuturkan lembaga-lembaga tersebut selama ini menjalin kerja sama aktif dengan Pemerintah Aceh. Bahkan, UNICEF masih menjalankan sejumlah program di Aceh hingga April 2026. Sementara itu, UNDP diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemulihan wilayah terdampak.
Namun, setelah surat tersebut dikirim, muncul pro dan kontra di ruang publik. Sebagian pihak menilai seolah-olah Gubernur Aceh melangkahi Presiden RI Prabowo Subianto dengan mengirimkan surat langsung ke PBB.
“Seakan-akan yang dibangun adalah ritme bahwa Gubernur melangkahi Presiden dengan langsung mengirim surat ke PBB. Ini yang kemudian memunculkan pro dan kontra,” kata Muhammad.
Ia menegaskan anggapan tersebut tidak tepat. Menurutnya, surat tersebut tidak dikirim ke kantor pusat PBB, melainkan ke lembaga-lembaga yang beroperasi di Indonesia dan telah lama menjadi mitra strategis pemerintah.
“Ini bukan surat ke PBB New York. Surat ditujukan ke lembaga-lembaga di Indonesia. Tidak masalah mereka terafiliasi dengan PBB karena mereka juga mitra strategis pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Pusat Informasi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia membenarkan bahwa surat resmi dari Pemerintah Aceh telah diterima oleh UNICEF dan UNDP.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengonfirmasi surat tersebut diterima pada Minggu (14/12). Saat ini, UNDP tengah mengkaji bentuk dukungan yang paling tepat bagi wilayah terdampak.
“UNDP sedang mengkaji bentuk dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada para national responders serta masyarakat terdampak, sejalan dengan mandat kami dalam pemulihan dini,” ujar Sara Ferrer dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/12).
Pemerintah Aceh berharap dukungan dari lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat upaya pemulihan dan penanganan bencana secara terkoordinasi bersama pemerintah pusat.