Bandung, Faktaindonesianews.com – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memulai penanganan hutan rusak pada Desember 2025 sebagai upaya mengurangi risiko bencana alam yang berpotensi meningkat akibat kerusakan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri Peresmian CSR Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kampung Adat Cipta Rasa, Desa Sirnarasa, Kabupaten Sukabumi, Senin (1/12/2025).
80 Persen Hutan Jabar Rusak
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menyampaikan bahwa kondisi hutan di Jabar sudah sangat mengkhawatirkan.
“Jawa Barat yang betul-betul masih hutan hanya 20 persen. Sisanya, 80 persen dalam keadaan rusak,” ujar KDM.
Karena itu, pemulihan akan dilakukan secara bertahap dengan metode penanaman pohon dan perawatan berkelanjutan agar tanaman dapat tumbuh kuat dan mengembalikan fungsi ekologis hutan.
Setiap Hektare Dikelola Dua Warga
Dalam proses rehabilitasi, Pemprov Jabar juga akan melibatkan masyarakat. Setiap hektare lahan nantinya dikelola oleh dua warga yang bertugas menanam sekaligus merawat pohon hingga tumbuh kokoh.
Para pekerja akan menerima upah Rp50 ribu per hari, lebih tinggi dibandingkan upah buruh tani di beberapa wilayah.
“Kenapa Rp50 ribu? Agar banyak rakyat yang terlibat,” kata KDM.
Pohon Hutan dan Pohon Produktif
Pemprov Jabar akan menentukan jenis pohon yang ditanam dalam program ini. Kombinasi pohon hutan yang tidak dapat ditebang dan pohon produktif dipilih untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
“Kita tanami perpaduan pohon hutan dan pohon produktif seperti pete, jengkol, nangka agar masyarakat dalam jangka panjang memperoleh hasilnya,” jelas KDM.
