BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan rencana besar untuk mengambil alih pembangunan infrastruktur jalan desa. Kebijakan ini diambil agar pemerintah desa dapat fokus menangani persoalan kesehatan masyarakat, terutama kasus stunting, TBC, hingga lepra yang masih menjadi masalah di sejumlah wilayah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa saat ini Bappeda Jabar tengah menyiapkan alokasi anggaran bagi kader PKK yang bertugas melakukan pendataan kesehatan warga secara menyeluruh. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan baru terkait bantuan keuangan desa.
“Saya akan rumuskan bantuan keuangan untuk desa setelah pendataan selesai. Provinsi akan ambil alih pembangunan jalan desa,” kata Dedi, Selasa (18/11/2025).
Alasan Pemprov Jabar Ambil Alih Pembangunan Jalan Desa
Dedi mengungkapkan bahwa salah satu alasan pengambilalihan tersebut adalah rendahnya kualitas pembangunan jalan desa selama ini. Banyak infrastruktur jalan desa yang baru dibangun tahun ini, tetapi rusak kembali pada tahun berikutnya.
“Selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai dengan pikiran saya. Saya ingin pembangunannya berkualitas. Saya tidak mau jalan dibangun tahun ini, tapi tahun depan sudah rusak. Harus berbeton pabrikan semua,” tegasnya.
Dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh provinsi, Dedi menilai kualitasnya akan lebih terjamin dan tahan lama.
Desa Didorong Fokus pada Penanganan Kesehatan
Melalui kebijakan ini, Pemprov Jabar ingin agar seluruh desa tidak lagi terbebani oleh urusan teknis pembangunan jalan. Sebaliknya, desa harus memusatkan perhatian pada kesehatan warganya.
Menurut Dedi, masalah kesehatan seperti stunting, lepra, dan TBC harus menjadi prioritas utama pemdes. Pendataan kesehatan yang dilakukan kader PKK menjadi kunci untuk menentukan langkah penyembuhan dan biaya yang dibutuhkan.
“Saat pendataan selesai, kami hitung biaya recover-nya dalam satu tahun. Semua akan kami biayai sampai tuntas,” ujarnya.
Harapan Penyelesaian Tuntas Masalah Kesehatan
Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin isu kesehatan berlarut-larut menjadi permasalahan yang sama setiap tahun. Dengan pendataan akurat dan pembiayaan yang tepat sasaran, ia ingin seluruh persoalan kesehatan di Jawa Barat diselesaikan secara menyeluruh.
“Tidak boleh isu itu terus-terusan muncul. Saya ingin masalah kesehatan kita tuntas,” tegasnya.