Faktaindonesianews.com, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat masih berada di angka 7,24 persen, sementara kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di berbagai sektor. Di sisi lain, Kota Bandung juga terus menjadi tujuan pencari kerja dari berbagai daerah, sehingga persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Forum Rembuk Kota yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (15/7/2026). Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk merumuskan langkah konkret dalam mengurangi angka pengangguran sekaligus mengantisipasi meningkatnya PHK.
Menurut Farhan, penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
“Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” ujar Farhan.
Iklim Investasi Dinilai Jadi Kunci Menciptakan Lapangan Kerja
Farhan menilai upaya mengurangi angka pengangguran tidak cukup hanya melalui regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat agar dunia usaha dapat berkembang dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Ia menyebut sektor pendidikan masih menjadi salah satu potensi investasi terbesar di Kota Bandung yang dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.
“Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan,” katanya.
Dengan meningkatnya investasi, Farhan optimistis dunia usaha akan lebih mampu menyerap tenaga kerja lokal sekaligus mengurangi dampak PHK yang dipengaruhi kondisi ekonomi global.
Disnaker Fokus pada Pelatihan Berbasis Kompetensi
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus mengantisipasi meningkatnya angka PHK.
Salah satu program utama adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Disnaker akan memfokuskan diri pada pelatihan lanjutan yang menghasilkan tenaga kerja bersertifikat, sementara pelatihan dasar akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya.
Menurut Yayan, pelatihan kerja harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar agar lulusan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.
“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” jelasnya.
Dengan adanya sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peserta diharapkan memiliki kompetensi yang diakui oleh dunia usaha.
Program Padat Karya dan Magang Terus Diperluas
Selain pelatihan kerja, Pemkot Bandung juga memperkuat program padat karya sebagai salah satu solusi menghadapi dampak PHK sekaligus mendukung berbagai kegiatan penataan kota.
Tak hanya itu, Disnaker juga memperluas program magang bersubsidi bekerja sama dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe. Dalam program tersebut, peserta memperoleh bantuan biaya transportasi, konsumsi, serta kesempatan mendapatkan pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.
Menurut Yayan, program magang memberikan manfaat ganda karena membantu dunia usaha memperoleh tenaga kerja sekaligus memberikan pengalaman praktis kepada peserta.
“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” ujarnya.
Pemkot Bandung Dorong Penempatan Tenaga Kerja ke Jepang
Pemkot Bandung juga membuka peluang kerja di luar negeri sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja.
Salah satu negara tujuan yang menjadi fokus saat ini adalah Jepang, yang masih membutuhkan banyak tenaga kerja di bidang caregiver, perhotelan, hingga manufaktur.
Untuk mendukung program tersebut, Disnaker menggandeng berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang siap diberangkatkan.
Pemerintah bahkan memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang senilai Rp10 juta hingga Rp15 juta bagi peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan keberangkatan.
“Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin,” ungkap Yayan.
Mahasiswa UTB Berpeluang Kuliah Sambil Bekerja di Jepang
Selain masyarakat umum, peluang bekerja di Jepang juga dibuka bagi kalangan mahasiswa.
Disnaker Kota Bandung saat ini tengah menjalin kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB) agar mahasiswa memiliki kesempatan memperoleh pengalaman kerja di Jepang tanpa harus menghentikan pendidikannya.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan pengalaman internasional yang bermanfaat bagi lulusan ketika kembali ke Indonesia.
“Kita sedang menjalin kerja sama dengan UTB dan memberikan kesempatan untuk mahasiswanya bisa bekerja di Jepang dan melanjutkan pendidikannya,” tutur Yayan.