Bandung, Faktaindonesianews.com – Rakyat mengeluh. Motor brebet, tersendat, kehilangan tenaga, bahkan mogok total. Tapi yang sesungguhnya rusak bukan sekadar mesin kendaraan melainkan mesin pelayanan negara.
BBM bersubsidi, yang semestinya menjadi hak publik, kini berubah jadi sumber keresahan. Kualitas Pertalite diduga menurun, aromanya menyengat, dan tak ada satu pun pejabat Pertamina yang segera memberi penjelasan.
Diamnya Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, selama hampir sepekan, adalah bentuk penghinaan terhadap akal sehat publik.
Negara di Tangan Para Pengelola Bisu
Pertamina bukan perusahaan keluarga, melainkan nadi energi bangsa. Namun kini ia tampak dikuasai oleh birokrat yang tak mengerti arti melayani. Direksi dan komisaris dipilih bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan politik dan utang kekuasaan.
Ketika suara rakyat dibiarkan menggantung, ketika keluhan masyarakat tentang bensin “busuk” tak dijawab, maka jelas Pertamina bukan lagi penggerak ekonomi, melainkan alat dagang kekuasaan.
Dari Bensin Busuk ke Birokrasi Tengik
Aroma bensin yang menyengat hanyalah simbol dari aroma busuk tata kelola negara. Setiap liter Pertalite yang cacat menandai cacat moral birokrasi. Dan setiap mesin yang mogok di jalan raya menandakan mogoknya nurani di pucuk pimpinan BUMN.
Kualitas bahan bakar bisa diuji di laboratorium. Tapi kualitas kepemimpinan hanya bisa diuji di tengah krisis. Dan hari ini, Pertamina gagal total.
Kepemimpinan yang Membisu
Simon Mantiri seolah tak paham, bahwa dalam dunia pelayanan publik, diam adalah bentuk pengkhianatan.
Satu minggu keresahan rakyat tak dijawab, padahal setiap jam keluhan bertambah.
Bahkan SPBU swasta pun mulai menolak pasokan Pertamina—takut merusak reputasi mereka sendiri.
Ketika perusahaan negara dipenuhi orang-orang yang lebih pandai berpolitik ketimbang bekerja, maka yang lahir bukan inovasi, melainkan kebusukan yang sistemik.
Presiden Tak Bisa Cuci Tangan
Presiden Prabowo tak boleh diam. Pertamina bukan perusahaan biasa—ia simbol dari tanggung jawab negara kepada rakyat. Jika Dirut-nya gagal menjelaskan krisis kualitas BBM, maka Presiden wajib bertindak. Sebab membiarkan kebusukan berarti ikut menanam akar pembusukannya.
Rakyat tak butuh pidato tentang kedaulatan energi. Mereka hanya ingin bensin yang layak, harga yang adil, dan pelayanan yang manusiawi. Semudah itu sebenarnya, jika niatnya memang melayani, bukan melindungi kroni.
Bara di Dalam Tangki
Negara yang abai terhadap pelayanan publik sedang menumpuk bara di tangki sosialnya sendiri. Kemarahan rakyat bukan lagi soal premium atau pertalite, tapi tentang harga diri warga negara yang dipermainkan. Dan jika bara itu meledak, maka yang terbakar bukan cuma SPBU—melainkan legitimasi kekuasaan.(djohar)
