Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah memastikan distribusi kendaraan operasional untuk program Koperasi Merah Putih tetap berjalan, meski sebagian unit berasal dari impor. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa ribuan truk dan pikap yang sebelumnya telah didatangkan dari India akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional koperasi desa yang sudah siap berjalan.
Dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/3), Ferry menyebut keputusan tersebut diambil karena proses impor sudah terlanjur dilakukan. Ia memastikan kendaraan tersebut akan langsung disalurkan ke koperasi yang telah memiliki infrastruktur lengkap, mulai dari bangunan fisik hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Ribuan unit kendaraan akan kami distribusikan untuk mempercepat operasional koperasi desa yang sudah siap,” ujarnya.
Ferry menjelaskan, setiap koperasi nantinya akan mendapatkan dukungan kendaraan berupa satu unit truk, satu pikap, serta sepeda motor. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, baik dari desa ke luar daerah maupun sebaliknya. Hingga saat ini, sekitar 2.400 koperasi desa dan kelurahan telah menerima distribusi kendaraan tersebut.
Namun demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul terkait penggunaan kendaraan impor. Ferry mengakui bahwa seharusnya kebutuhan tersebut lebih diutamakan dari industri otomotif dalam negeri. Ia menegaskan bahwa ke depan, pemerintah akan memprioritaskan produk lokal.
Untuk itu, Kementerian Koperasi telah menjalin komunikasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita serta Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Tujuannya adalah memastikan sisa kebutuhan kendaraan untuk program Koperasi Merah Putih dapat dipenuhi oleh industri nasional.
Program Koperasi Merah Putih sendiri menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan awal hingga Rp3 miliar per unit melalui bank Himbara, dengan bunga sekitar 6 persen per tahun dan tenor pinjaman hingga 10 tahun.
Sebelumnya, BUMN sektor pangan melakukan impor besar-besaran kendaraan dari India, termasuk puluhan ribu unit pikap 4×4 dan truk dari produsen seperti Mahindra dan Tata Motors. Total nilai impor tersebut mencapai Rp24,66 triliun. Salah satu alasan impor dilakukan karena keterbatasan produksi kendaraan 4×4 di dalam negeri.
Meski begitu, kebijakan impor ini menuai sorotan karena dinilai berpotensi berdampak pada industri otomotif nasional yang selama ini menyerap banyak tenaga kerja. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu lebih serius mendorong penggunaan produk dalam negeri agar sektor industri tetap tumbuh.
