Faktaindonesianews.com, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengarahkan pembangunan berbasis data terbaru hasil sensus kewilayahan yang mencakup ribuan lingkungan masyarakat. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut data tersebut menjadi fondasi penting dalam menentukan kebijakan ke depan.
Selama satu tahun terakhir, Pemkot Bandung berhasil menghimpun data dari 1.597 RW dan hampir 10 ribu RT. Data tersebut telah melalui proses validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga dinilai akurat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
“Data ini menjadi pijakan penting bagi arah pembangunan ke depan,” ujar Farhan dalam kegiatan di Aula Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).
Fakta Lapangan: 27 Persen Rumah Belum Miliki Sanitasi Layak
Meski menjadi langkah maju, hasil sensus tersebut justru membuka fakta yang cukup memprihatinkan. Sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung masih memiliki sanitasi tidak layak. Dari total sekitar 800 ribu rumah, hampir 200 ribu di antaranya masih menghadapi persoalan tersebut.
Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit diare dan stunting, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Temuan ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis.
Empat Kelompok Prioritas Pembangunan
Menanggapi kondisi tersebut, Pemkot Bandung menetapkan empat kelompok prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni:
- Perempuan
- Anak-anak
- Lansia
- Penyandang disabilitas
Farhan menegaskan, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan teknokratis. Empati dan sentuhan sosial harus menjadi bagian penting dalam setiap program yang dijalankan.
“Program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada angka dan bantuan semata, tetapi harus benar-benar bermakna bagi masyarakat,” tegasnya.
PKK Jadi Ujung Tombak di Akar Rumput
Dalam implementasinya, Farhan menilai peran Tim Penggerak PKK sangat vital untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah. Meski secara kebijakan bersifat opsional, keberadaan PKK dinilai sebagai kebutuhan yang tidak tergantikan.
Pemkot Bandung pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan dukungan operasional bagi kader PKK, meskipun mereka berstatus relawan. Dukungan ini dinilai penting agar program pemerintah dapat berjalan lebih optimal.
Edukasi Sampah Jadi Fokus Penting
Selain persoalan sosial, Farhan juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak maksimal tanpa kesadaran warga.
“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan masih kotor, maka tetap akan terlihat kumuh,” ujarnya.
Untuk itu, PKK didorong aktif mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumbernya, yakni dari tingkat rumah tangga. Mengingat keterbatasan petugas kebersihan di tingkat RW, kolaborasi dengan kader PKK menjadi solusi strategis.
