Faktaindonesianews.com, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, akhirnya angkat bicara mengenai wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Di tengah munculnya dukungan dari sejumlah tokoh budaya dan akademisi, usulan tersebut juga memicu beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk kritik yang meminta pemerintah lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur.
Menanggapi polemik yang berkembang, Erwan memilih bersikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa pembahasan usulan tersebut masih berada dalam tahap proses dan seluruh kebijakan terkait berada di bawah kewenangan Gubernur Jawa Barat.
Erwan Serahkan Keputusan kepada Gubernur
Erwan mengatakan dirinya tidak ingin memberikan penilaian yang melampaui kapasitas sebagai wakil gubernur. Menurutnya, keputusan mengenai arah kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Gubernur, karena memang Pak Gubernur yang punya kebijakan,” ujar Erwan saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (7/7).
Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu menyikapi wacana tersebut secara berlebihan karena hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai perubahan nama provinsi.
Minta Publik Mengikuti Proses yang Sedang Berjalan
Menurut Erwan, pembahasan mengenai usulan perubahan nama masih berada pada tahap awal sehingga seluruh pihak sebaiknya memberikan ruang bagi proses yang sedang berlangsung.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan pandangan secara bijaksana sambil menunggu hasil pembahasan yang dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
“Ya, kita berproses saja. Silakan nanti masyarakat menilai sendiri bagaimana tanggapan-tanggapannya, juga nanti ini kan masih proses,” katanya.
Erwan berharap perbedaan pendapat yang muncul tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang dapat memecah perhatian publik dari berbagai persoalan lain di Jawa Barat.
Tidak Ingin Memberikan Pernyataan di Luar Kewenangan
Wakil gubernur menegaskan dirinya menghormati pembagian tugas dalam pemerintahan daerah. Karena itu, ia memilih tidak memberikan komentar yang dapat diartikan sebagai sikap resmi pemerintah sebelum ada keputusan dari gubernur.
“Jadi kita tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan. Ya, nanti kita ikuti sajalah. Itu kan sepenuhnya ada pada Pak Gubernur. Saya tidak bisa memberikan tanggapan yang melebihi kapasitas saya sebagai wakil,” tegasnya.
Usulan Masuk Tahap Legislasi DPRD
Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat memasuki babak baru setelah Komisi I DPRD Jawa Barat menerima aspirasi dari sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh fraksi DPRD disebut memberikan persetujuan agar usulan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap legislasi berikutnya. Persetujuan itu bukan berarti menyetujui perubahan nama, melainkan menyepakati agar aspirasi tersebut dibahas sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyampaikan bahwa berbagai fraksi telah menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan usulan tersebut.
Pengusul Nilai Tatar Sunda Punya Nilai Sejarah
Salah satu anggota tim pengkaji usulan, Ganjar Kurnia, menilai nama Tatar Sunda memiliki makna historis, sosiologis, budaya, dan psikologis yang penting dalam menjaga identitas masyarakat Sunda.
Menurutnya, secara sejarah wilayah Tatar Sunda pernah mencakup kawasan yang lebih luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga wilayah Cipamali di perbatasan Jawa Tengah.
Ganjar juga berpendapat perubahan nama tidak akan menimbulkan persoalan administratif yang rumit. Ia mencontohkan perubahan nama Ujung Pandang menjadi Makassar sebagai salah satu contoh perubahan nomenklatur daerah yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme pemerintahan.
Wacana Masih Mengundang Beragam Pendapat
Di sisi lain, usulan tersebut masih memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sejumlah pegiat budaya di wilayah Pantura serta berbagai kalangan menilai perubahan nama perlu dikaji secara menyeluruh agar tetap mencerminkan keberagaman budaya dan identitas yang ada di Jawa Barat.
Selain aspek sejarah, banyak pihak juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial, representasi budaya, serta prioritas pembangunan daerah sebelum mengambil keputusan mengenai perubahan nama provinsi.