BANDUNG, Faktaindonesianews.com — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pentingnya septic tank komunal sebagai langkah strategis menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan di wilayah Kota Bandung. Menurutnya, fasilitas ini menjadi solusi efektif agar limbah domestik warga tidak mencemari sungai maupun sumber air tanah.
Hal tersebut disampaikan Farhan dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana Edisi ke-34 yang berlangsung di Kelurahan Cibadak, Rabu (12/11/2025). Dalam forum yang dihadiri lurah, pengurus RW, dan perwakilan instansi, Farhan menyoroti masih adanya rumah di bantaran Sungai Citepus yang belum memiliki septic tank komunal.
“Ini masalah edukasi. Kita harus jelaskan bahwa septic tank justru mencegah pencemaran, bukan sebaliknya. Sangat tidak masuk akal ketika menganggap bahwa buang kotoran ke sungai lebih bersih daripada septic tank komunal,” tegas Farhan.
Menurutnya, septic tank komunal tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga aman karena tidak mencemari sumur dan menjaga kebersihan air di sekitar permukiman. Ia menekankan bahwa upaya menjaga sanitasi tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik, melainkan juga harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
“Kita harus turun langsung menjelaskan agar masyarakat paham dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.
Selain soal sanitasi, Farhan juga menyoroti akses air bersih di kawasan padat penduduk, khususnya di wilayah Cibadak. Berdasarkan laporan PDAM, distribusi air di wilayah tersebut masih dilakukan bergiliran dua hari sekali karena keterbatasan sumber air baku.
“Kota Bandung memang belum memiliki sumber air baku sendiri. Saat ini cakupan layanan PDAM baru sekitar 47 persen, dengan kebocoran mencapai 40 persen. Ini tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” ungkap Farhan.
Dalam kesempatan itu, Farhan juga mengingatkan pentingnya peran warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Melalui forum Siskamling Siaga Bencana, Pemkot Bandung turut membahas isu sosial lain seperti penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), program Dapur Dahsat, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan di tingkat RW.
