Jakarta, Faktaindonesianews.com – Pernyataan Wakil Menteri Penyelenggaraan Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, tentang keberadaan kartel, free rider, dan pemain rente dalam proses persiapan Haji 2026 bukan sekadar imbauan teknis. Itu adalah alarm keras bahwa penyelenggaraan haji selama ini menyimpan penyakit lama yang tak pernah benar-benar ditangani secara tuntas.
Ketika seorang pejabat di level strategis menyebutkan adanya “berbagai topeng dari dalam kementerian dan kartel yang rakus”, maka publik harus sadar: ada struktur lama yang kuat, terorganisir, dan menikmati kenyamanan birokrasi haji selama bertahun-tahun.
Bayangan Kelabu yang Akhirnya Diakui
Kata “kartel” bukan bahasa birokrasi. Itu bahasa ekonomi-kriminal. Dan ketika istilah itu keluar dari pejabat pemerintah, artinya:
ada jaringan yang mengatur akses hotel, katering, dan transportasi, ada pemain di Tanah Suci yang sudah bertahun-tahun memonopoli layanan, ada oknum internal yang memfasilitasi “pemenang tertentu”.
Ini bukan teori konspirasi.
Ini pengakuan bahwa struktur rente dalam ekosistem haji memang eksis, tumbuh subur, dan menikmati keuntungan di balik ibadah jutaan jamaah.
Yang paling bahaya: Kartel ini tidak pernah benar-benar tersentuh, karena mereka hidup dalam bayang-bayang kekuasaan.
Penumpang Gelap yang Menumpang Berkah Rente Dahnil menyebut “free rider”. Inilah penjelasannya:
Mereka tidak punya tugas, tidak punya fungsi resmi, tapi hadir dan menempel menikmati arus rente.
Mereka mungkin oknum pejabat, mantan pemburu rente, broker kuota, atau aktor non-formal yang mengaku “pembuka jalan”.
Merekalah yang membuat biaya operasional membengkak, kualitas layanan turun, dan proses negosiasi jadi tidak efisien.
Dalam istilah kasar:
mereka menikmati ibadah orang lain, tapi yang ditinggalkan justru dosa administratif dan finansial.
Luka Lama Sejak Sebelum Kemenag Dipecah
Pembagian Kemenag menjadi dua kementerian oleh pemerintahan Presiden Prabowo bukan tanpa makna.
Itu adalah bentuk pembedahan struktural, karena problem lama terlalu tebal dan mengakar.
Sebelum dipisah, penyelenggaraan haji:
terlalu besar, terlalu terpusat, terlalu gelap informasinya, dan terlalu nyaman bagi pemain lama.
Struktur tunggal itu menciptakan monopoli informasi, ruang tumbuhnya rente, dan menjadikan haji sebagai industri besar yang tidak pernah benar-benar steril dari kepentingan.
Pernyataan Wamen secara terbuka membuktikan satu hal:
Praktik rente itu pernah bahkan mungkin masih hidup sebelum reformasi struktural dilakukan.
Perang Terbuka Melawan Pemain Lama
Ketika Dahnil secara terbuka mengundang KPK dan Kejaksaan untuk mengawasi:
1. Itu tanda ada resistensi kuat di dalam birokrasi,
2. Ada aktor lama yang tidak nyaman,
3. Ada jaringan rente yang sedang berusaha mempertahankan posisi.
Pernyataan itu lebih dari sekadar imbauan.
Itu adalah pesan politik bahwa pemerintah ingin menghentikan praktik gelap ini, meskipun harus berhadapan dengan kelompok yang selama ini merasa paling “berkuasa” di balik layar. Ini bukan peringatan biasa.
Ini deklarasi perang.
Ibadah Suci Tak Boleh Dikotori
Pernyataan Wamen ditutup dengan kalimat:
“Ini ibadah suci, jangan kotori dengan praktik rente dan manipulasi.”
Kalimat ini tidak muncul kalau tidak ada konteks.
Ia muncul karena dulu memang pernah dikotori.
Dan kini pemerintah mengirim pesan bahwa masanya sudah selesai.
Tanggung jawab publik jelas:
mengawasi proses persiapan Haji 2026, mendukung lembaga penegak hukum yang masuk, melindungi pejabat reformis yang sedang membongkar sistem gelap, dan memastikan ibadah umat tidak lagi menjadi ladang bisnis busuk.
Era Kartel Harus Berakhir
Hari ini, kritik dan pengawasan publik bukan sekadar hak, tapi kewajiban moral.
Jika pemerintah sudah berani membuka borok lama, maka publik harus berani memastikan borok itu tidak ditutup lagi dengan kosmetik birokrasi.
Haji adalah ibadah suci.
Tidak boleh ada komisi gelap, pemain bayangan, broker rente, dan penumpang gelap di belakangnya.
Dan peringatan Wamen hanyalah pembuka: Perang baru dimulai, dan rakyat berhak memastikan siapa yang benar, siapa yang bermain, dan siapa yang harus disingkirkan dari jalan suci ini./djohar
