Faktaindonesianews.com – Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Ia menyebut kritik yang disampaikan dalam film tersebut masih dalam batas wajar dan seharusnya disikapi secara terbuka.
Dalam keterangannya, Kamis (14/5), Yusril meminta masyarakat tidak langsung terpancing hanya karena judul film yang dianggap kontroversial. Menurutnya, penggunaan judul tersebut kemungkinan memang dirancang untuk menarik perhatian publik terhadap isu yang diangkat.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” ujar Yusril.
Ia menilai ruang diskusi publik harus tetap dibuka agar masyarakat dapat menonton, memahami, lalu memperdebatkan isi film secara kritis. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” katanya.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diketahui mengangkat isu proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Film tersebut menyoroti dugaan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Yusril mengatakan pemerintah dapat menjadikan kritik yang muncul sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek di lapangan. Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang mungkin terjadi selama proyek berjalan.
Menurut Yusril, pembukaan lahan di Papua Selatan sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2022 pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, bersamaan dengan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Program tersebut kemudian dilanjutkan pemerintahan saat ini sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Meski demikian, pemerintah disebut tetap membuka ruang kritik terhadap implementasi PSN agar pelaksanaannya dapat diperbaiki bila ditemukan kekurangan.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” tutur Yusril.
Di sisi lain, Yusril juga membantah adanya larangan resmi pemerintah terhadap pemutaran maupun kegiatan nobar film dokumenter tersebut. Ia menyebut sejumlah pemutaran di beberapa kampus tetap berlangsung tanpa hambatan.
Menurutnya, jika terjadi pembubaran kegiatan nobar di sejumlah tempat, hal itu bukan berasal dari instruksi pemerintah pusat ataupun aparat penegak hukum secara terkoordinasi.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujarnya.
