226 Serangan Siber Hantam Ciamis, Pemkab Perkuat CSIRT dan Dorong Penggunaan TTE

226 Serangan Siber Hantam Ciamis, Pemkab Perkuat CSIRT dan Dorong Penggunaan TTE

CIAMIS, Faktaindonesianews — Pemerintah Kabupaten Ciamis meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber yang kian masif. Hingga 25 April 2025, tercatat sebanyak 226 insiden siber menyerang sistem informasi pemerintah daerah, mulai dari ransomware, phishing, hingga penyebaran hoaks.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan CSIRT/TTIS (Computer Security Incident Response Team/Tim Tanggap Insiden Siber). Kegiatan berlangsung di Gedung LPSE Ciamis pada Selasa, 29 April 2025, dan dipimpin oleh Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Herry Somantri.

Bacaan Lainnya

“Masih banyak yang belum melakukan TTE karena lupa set passphrase. Untuk itu mungkin agen CSIRT bisa membantunya,” kata Herry dalam rapat yang dihadiri agen CSIRT dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Ciamis.

Herry menjelaskan, koordinasi ini penting dilakukan sebagai upaya sistematis menghadapi gangguan keamanan informasi yang berpotensi merugikan pelayanan publik dan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Ciamis telah membentuk dan mengoperasikan beberapa kanal keamanan siber seperti akun Instagram Cliks (Ciamis Libas Hoaks), Ciamis CSIRT, Sandikami, Modul Sandi Data, serta ITSA KAMI (Information Technology Security Assessment).

Dalam kesempatan yang sama, juga dipaparkan data transaksi penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga April 2025 yang mencapai 168.781 transaksi, sementara transaksi dari desa sebanyak 12.889.

Rapat ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Ciamis dalam memperkuat pertahanan digital. Sinergi antara OPD dan agen CSIRT diharapkan mampu meminimalisasi dampak serangan serta memperluas pemanfaatan teknologi aman dan terpercaya di lingkungan pemerintah.

Di tengah meningkatnya ancaman serangan siber, langkah proaktif Pemkab Ciamis melalui penguatan CSIRT dan pemanfaatan TTE menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas dan keamanan sistem informasi publik. Kolaborasi lintas OPD menjadi kunci pertahanan digital di tingkat daerah.

Pos terkait