Bandung, Faktaindonesianews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap media massa tidak bisa diukur dari besaran anggaran kerja sama. Pernyataan ini disampaikan Dedi menyusul penurunan anggaran media massa Pemda Provinsi Jawa Barat dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar.
“Apakah berpihak kepada pers itu harus kontrak kerja sama media atau dilihat dari besarnya biaya kontrak dengan media, kan tidak,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (2/5/2025).
Gubernur yang akrab disapa KDM itu menekankan, bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada pers terletak pada keterbukaan informasi dan komitmen mencerdaskan masyarakat.
“Keberpihakan kepada pers adalah ketika gubernurnya memberikan pernyataan-pernyataan yang terbuka kepada media, menjadi konsumsi media, mencerdaskan rakyat,” ujarnya.
Dedi menyatakan bahwa meskipun anggaran media mengalami pemangkasan drastis, hal itu tidak akan mengganggu peran media sebagai sumber informasi masyarakat.
“Apakah media di Jabar kehilangan sumber berita dan apakah beritanya tidak dibaca orang? Menurut saya hari ini malah banyak yang dibaca orang,” tambahnya.
Penurunan anggaran tersebut, menurut Dedi, merupakan bagian dari penataan efisiensi dan fokus pada substansi keterbukaan informasi, bukan semata-mata transaksi kerja sama. Ia meyakini, hubungan antara pemerintah dan media harus didasari pada prinsip keterbukaan dan pelayanan terhadap hak publik untuk mengetahui.
Langkah ini sekaligus mengingatkan bahwa kinerja media sebagai pilar demokrasi tidak boleh bergantung pada besarnya anggaran dari pemerintah, melainkan pada integritas dan komitmen menyampaikan informasi yang mencerahkan.
Dengan sikap tersebut, Dedi berharap media di Jawa Barat tetap produktif, kritis, dan berdaya dalam mengawal pembangunan daerah, meskipun dengan dukungan anggaran yang lebih kecil.
