Bupati Ciamis Tegaskan Komitmen Percepat Realisasi APBD 2025, Ciamis Masuk 20 Besar Nasional

Bupati Ciamis Tegaskan Komitmen Percepat Realisasi APBD 2025, Ciamis Masuk 20 Besar Nasional

CIAMIS, Faktaindonesianews.com — Bupati Ciamis Herdiat Sunarya bersama jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (8/5/2025), dari Ruang Vidcon Bupati Ciamis. Rakor ini bertujuan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan pelayanan publik.

Rakor yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri No. 900.1.1/2404/SJ tentang percepatan pendapatan dan belanja daerah.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ciamis didampingi oleh Asisten Daerah III, Kepala BPKD, Kepala Bappenda, dan Kepala Bappeda. Beberapa poin penting yang dibahas, antara lain percepatan pelaksanaan Program MBG (Menuju Bebas Gizi Buruk), pemanfaatan aset daerah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sanksi administratif bagi kepala daerah yang tidak mendukung program strategis nasional.

“Kami diminta untuk segera membangun minimal 10 titik SPPG di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah harus proaktif dalam menyediakan lahan dan mendukung pendanaan pelaksanaan program MBG,” tegas Herdiat.

Selain itu, Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12.2119/SJ juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendata aset, mempercepat administrasi, serta mendukung edukasi gizi dan pengelolaan limbah berbasis masyarakat.

Dalam hal realisasi APBD, Kabupaten Ciamis membuktikan komitmennya dengan capaian realisasi pendapatan mencapai 36,94%. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional tingkat kabupaten yang hanya 18,31%, menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 7 Mei 2025.

Capaian ini menempatkan Ciamis sebagai salah satu dari 20 kabupaten dengan realisasi APBD tertinggi se-Indonesia.

Dengan kinerja tersebut, Kabupaten Ciamis semakin kokoh sebagai contoh daerah dalam pengelolaan fiskal efektif sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan penuh terhadap program strategis nasional seperti MBG.

Pos terkait